Foto: Grafis Medcom.id
Foto: Grafis Medcom.id

BBM Ron Rendah Bisa Dihilangkan Bertahap

Ekonomi BBM ramah lingkungan
Ade Hapsari Lestarini • 30 Juli 2020 16:02
Jakarta: Pemerintah perlu terus mendorong masyarakatagar menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, dengan ron tinggi. Standar EURO4 saat ini sudah menjadi acuan gas buang bagi kendaraan bermotor.
 
"Menurut saya sekarang inilah saatnya, tapi digantikan dengan nama misalnya premium ramah lingkungan dengan harga yang tidak berubah, mengingat harga minyak dunia sedang turun," ujar Guru Besar Universitas Indonesia yang juga rektor IT PLN Iwa Garniwa, dalam keterangan resminya, Kamis, 30 Juli 2020.
 
Dia mengatakanpenghapusan BBM ron rendah memang mendesak, namun harus tepat momentumnya. Di tengah tren masih terjadi penurunan harga minyak, lanjutnya, kebijakan tersebut bisa diambil oleh pemerintah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Iwa mengingatkan dampak buruk ron rendah selama ini diasumsikan tidak terlalu terlihat pada kendaraan dengan teknologi lama yang masih banyak di Indonesia, bahkan di Jakarta. Namun pada lingkungan akan menambah polusi udara khususnya di perkotaan. Persoalan polusi kendaraan ini akan menjadi bom waktu di masa depan, sehingga perlu diambil kebijakan radikal.
 
Permen LHK Nomor 20/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, yang mensyaratkan standar emisi EURO4, bisa saja diterapkan, namun tidak di semua daerah kota mengingat ada persoalan daya beli berbeda. Ada daerah memiliki daya beli tinggi ada rendah, juga intensitas masing-masing wilayah berbeda untuk penggunaan bahan bakar.
 
"Di Indonesia lebih dari 400 kota/kabupaten sangat beragam kondisi transportasinya," kata Iwa.
 
Menurut dia Indonesia masuk dalam salah satu negara pengguna BBM ron rendah, di saat negara lain sudah meninggalkannya. Namun, di sisi lain, BBM pun harus dipahami menjadi bagian meningkatkan taraf hidup masyarakat. Karena itu, jika taraf hidup masyarakat makin tinggi, pendidikan makin tinggi, maka kesadaran itu akan tumbuh.
 
"Seharusnya dorongan pemerintah agar masyarakat menggunakan bahan bakar ramah lingkungan terus dilakukan, namun dorongan tidak cukup hanya dengam himbauan sesaat, tapi terus menerus melalui jaringan media sosial yang ada dan pemerintah mempunyai perangkatnya," ujar Iwa.
 
Senada, ekonom Senior Piter Abdullah menyatakan untuk mengurangi emisi karbon, kebijakan penghapusan BBM ron rendah seperti premium, bisa ditempuh yang berujung subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berkurang. Pilihan ini, secara finansial bagus karena mengurangi beban APBN. Namun di sisi lain, rawan secara politik, karena akan memunculkan gelombang penolakan.
 
Pilihan kedua, mengurangi atau menghilangkan premium, subsidi kemudian diberikan untuk penggunaan Pertalite, produk BBM lain ramah lingkungan. Pilihan ini menyenangkan masyarakat, tetapi akan berdampak lonjakan subsidi yang sudah pasti membebani APBN.Pilihan kedua ini tidak mudah, dan bisa dinilai sebagai status quo.
 
Karena itu, di tengah isu covid, perlu hati-hati dalam mengambil kebijakan terkait BBM, karena ada faktor daya beli. Apalagi fokus pemerintah mengatasi wabah covid-19 menyelamatkan masyarakat dan dunia usaha yang terdampak. Mengurangi subsidi tak produktif memang tetap harus dipertimbangkan, namun perlu perencanaan jangka panjang dan tidak mendadak, terutama di saat pandemi masih ada.
 

(AHL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif