Ilustrasi. FOTO: dok MI.
Ilustrasi. FOTO: dok MI.

Pembangunan Berkelanjutan Jadi Tantangan Jokowi

Ekonomi pembangunan Kabinet Jokowi-Maruf
Nia Deviyana • 07 November 2019 15:05
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan komitmennya untuk meningkatkan daya saing nasional melalui pembangunan yang merata. Meski positif, banyak pihak meminta Jokowi mencapai target pembangunan tanpa mengorbankan kepentingan lingkungan hidup, sehingga pembangunan bisa dicapai secara berkelanjutan (sustainable).
 
"Hal ini sejalan dengan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goal yang sudah menjadi tren pembangunan global," ujar Ketua Umum ILCAN Kiman Siregar saat membuka Seminar Nasional ILCAN Conference Series on Life Cycle Assesment, yang dibagikan melalui siaran pers, Kamis, 7 November 2019.
 
Saat ini, kata Kiman, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan berkaitan dengan perlindungan terhadap lingkungan hidup, termasuk di antaranya kebijakan yang terkait dengan pengurangan emisi gas rumah kaca, produksi berkelanjutan, green public procurement, eco-labelling, dan industri hijau (green industry).
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) juga telah mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait Green Economy Policy. Di sisi lain, pola pikir tentang siklus hidup (life cycle) mulai dianut oleh pemerintah dan oleh banyak industri.
 
"Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya jumlah organisasi yang menerapkan versi terbaru ISO 14001. Selanjutnya, dengan diadopsinya ISO 14040/44 tentang Environmental management-Life cycle assessment-Principles and framework, sebagai standar nasional pada 2016/2017 baru-baru ini, juga menandai komitmen Pemerintah Indonesia dalam menerapkan Life Cycle Assessment (LCA) untuk pengelolaan lingkungan hidup," lanjut dia.
 
Dengan demikian, untuk selanjutnya diharapkan LCA dapat diadopsi juga untuk label lingkungan (eco label), seperti jejak karbon (carbon footprint), dan dokumen deklarasi produk lingkungan (Environmental Product Declaration).
 
Adapun konstelasi Perdagangan Dunia saat ini mulai mensyaratkan sertifikat produk yang ramah lingkungan. Hal ini membuat produk-produk lokal Indonesia yang berorientasi ekspor, rentan terhadap kebijakan global ini.
 
Sebagai contoh, kasus penolakan produk minyak sawit di pasar Uni Eropa belakangan ini. Hal ini salah satunya karena karena produk minyak sawit nasional dianggap tidak memiliki sertifikasi lingkungan dan berkontribusi besar terhadap perusakan lingkungan.
 
Tidak hanya Uni Eropa, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) juga sudah melakukan ancang-ancang mengeluarkan kebijakan untuk global products wajib memiliki environmental product declaration. Sehingga ke depan, sertifikasi lingkungan untuk produk-produk nasional yang berorientasi ekspor menjadi semakin urgen untuk segera disusun langkah-langkah antisipasinya agar mampu bersaing di pasar internasional.
 
Kiman menuturkan peran dan aplikasi Penilaian Daur Hidup (Life Cycle Assessment) menjadi essensial. LCA, yang juga dikenal sebagai analisis siklus hidup, ecobalance, atau analisis cradle-to-grave) adalah teknik untuk menilai dampak lingkungan yang terkait dengan semua
"tahap kehidupan" produk sejak dari ekstraksi bahan baku, pemrosesan bahan, pembuatan, distribusi, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, sampai dengan pembuangan atau daur ulang.
 
Secara singkat metoda LCA terdiri dari empat tahap yaitu menentukan sasaran; menyusun inventarisasi input energi, material dan buangan lingkungan yang relevan; mengevaluasi dampak potensial yang terjadi; serta menafsirkan hasil untuk membantu membuat keputusan yang lebih tepat.
 
Untuk mendapatkan hasil LCA yang komprehensif, tahap inventarisasi merupakan tahapan yang sangat krusial. Namun, Indonesia sampai saat ini belum memiliki cukup Life Cycle Inventory (LCI) sebagai basis data untuk perhitungan dan analisa kebijakan yang dibutuhkan.
 
"National LCI berbasis database information technology yang kuat dan secure, sangat dan urgent diperlukan untuk mendukung program nasional pemerintah dalam Green Economy Policy," pungkasnya.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif