Menteri ESDM Ignasius Jonan. (MI/Panca Syurkani).
Menteri ESDM Ignasius Jonan. (MI/Panca Syurkani).

Jonan Tak Setuju BUK Migas adalah Perusahaan Pelat Merah

Ekonomi bumn kementerian bumn
Annisa ayu artanti • 23 Januari 2019 23:13
Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Igansius Jonan tidak setuju jika Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 
Sekadar diketahui, pembentukan BUK Migas adalah salah satu poin krusial dalam Revisi Undang Undang (RUU) Migas untuk menggantikan UU Nomor 22 Tahun 2001.
 
"Itu bukan Badan Usaha Milik Negara tapi BUK, itu saya pribadi enggak setuju," kata Jonan di Kantor Metro TV, Jakarta, Selasa, 22 Januari 2018.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jonan menjelaskan, pemerintah dan DPR RI saat ini tengah membahas RUU Migas tersebut. Hasil dari RUU tersebut akan memutuskan status pengganti SKK Migas dan pembentukan BUK Migas.
 
"Sekarang pemerintah dengan DPR sedang membahas RUU Migas, nanti kita lihat di situ outcomenya bagaimana dan kita harus mengikuti undang-undang," ujar Jonan.
 
Seperti diketahui sebelumnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2012 lalu. Kemudian Revisi Undang Undang (RUU) Migas untuk menggantikan UU Nomor 22 Tahun 2001 saat ini tengah disusun oleh DPR RI dan pemerintah.
 
Pada 2012 MK menyatakan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) tidak sesuai konstitusi. Oleh karena itu institusi tersebut harus dibubarkan. Lalu, untuk sementara peran BP Migas dijalankan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
 
Dalam pasal 43 sampai 47 RUU Migas terbaru yang diperoleh Medcom.id, Rabu, 23 Januari 2019, BUK migas adalah badan yang disiapkan untuk menggantikan SKK Migas. BUK Migas ini menjadi salah satu poin krusial dalam RUU Migas.
 
BUK Migas nantinya berfungsi menyelanggarakan dan mengendalikan kegiatan hulu migas. BUK Migas juga akan mengkordinasi, mensinergikan, dan mengendalikan kegiatan usaha hilir migas yang dilakukan BUMN, BUMD, badan usaha nasional, badan usaha swasta asing, dan koperasi.
 
Kemudian di Pasal 46 RUU Migas disebutkan BUK Migas memiliki tujuh orang dewan pengawas dan tujuh direksi. Adapun dewan pengawas terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan lima anggota. Sedangkan dewan direksi terdiri dari satu direktur utama, satu wakil direktur utama, dan lima direktur.
 
Penetapan direktur utama dan ketua dewan pengawas itu akan dikonsultasikan pemerintah kepada DPR. Lalu, ketentuan lebih lanjut mengenai BUK Migas akan diatur oleh peraturan turunnya yakni Peraturan Pemerintah.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi