Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro. MI/Adam Dwi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro. MI/Adam Dwi.

Tumpang Tindih Regulasi Jadi Kendala Investor

Ekonomi investor
Nia Deviyana • 13 Februari 2019 16:16
Jakarta: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro berkomitmen mengatasi tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Dia bilang, masalah ini paling sering dikeluhkan investor.
 
"Intinya kita ingin mengedepankan upaya untuk mengurangi isu tumpang tindih regulasi yang sering diidentifikasi sebagai faktor penghambat investasi di Indonesia. Ini sering menjadi keluhan baik dari sisi investor maupun regulasi itu sendiri," ujar Bambang usai mengisi diskusi di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Februari 2019.
 
Bambang menuturkan, Bappenas bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) telah melakukan Backround Study Reformasi Regulasi dengan pendekatan evidence based policy dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Studi tersebut mengerucut pada beberapa masalah yakni sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, absennya monitoring dan evaluasi, perencanaan regulasi yang tidak optimal, disharmoni penyusunan regulasi, serta lemahnya peran kelembagaan dan penguatan hukum.
 
"Melalui backround study ini, kami merekomendasikan pembentukan lembaga yang fokus pada peraturan perundang-undangan. Dan tentunya kami ingin mengajukan solusi untuk bisa meminimalisir potensi konflik regulasi," papar dia.
 
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebelumnya juga menilai hal yang sama. Kepala BPKM Thomas Lembong mengatakan, sinkronisasi regulasi yang tidak sejalan antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi penghambat Indonesia dalam meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business).
 
"Sinkronisasi kebijakan itu aspek yang cukup penting untuk meningkatkan peringkat Indonesia di indeks EoDB, karena tidak nyambungnya aturan pusat dengan daerah atau misal peraturannya beda-beda itu sangat mengganggu," ujar Lembong, belum lama ini.
 
Lembong menambahkan, peringkat kemudahan berusaha juga dinilai dari aturan-aturan yang memudahkan pengusaha UKM.
 
"Bank Dunia dalam mengukur EoDB itu sangat fokus untuk harus ramah terhadap pelaku UKM. Standar aturan untuk mereka enggak boleh ribet, kompleks, dan bertele-tele," kata dia.
 


 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif