Para narasumber dalam konferensi pers ‘Membangun Kemitraan Berkelanjutan untuk Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)' di Hotel Marriot Yogyakarta, Rabu, 13 November 2019. Foto: Medcom.id/Ahmad Mustaqim
Para narasumber dalam konferensi pers ‘Membangun Kemitraan Berkelanjutan untuk Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)' di Hotel Marriot Yogyakarta, Rabu, 13 November 2019. Foto: Medcom.id/Ahmad Mustaqim

Pemerintah DIY Cari Strategi Tekan Angka Kemiskinan

Ekonomi kemiskinan sdg
Ahmad Mustaqim • 13 November 2019 20:36
Yogyakarta: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencari strategi untuk menekan angka kemiskinan dan ketimpangan di DIY. Gini rasio atau ketimpangan pengeluaran penduduk di DIY sebesar 0,423 pada Juli lalu. Upah buruh di DIY berkisar Rp1,5 juta per bulan, salah satu yang terendah di Indonesia.
 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Daerah istimewa Yogyakarta (DIY) Budi Wibowo mengatakan perbaikan upah buruh telah dilakukan, mulai jaminan sosial hingga pemenuhi kebutuhan hidup keseharian buruh.
 
"Kami akan membenahi," ujarnya dalam konferensi pers ‘Membangun Kemitraan Berkelanjutan untuk Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)' di Hotel Marriot, Yogyakarta, Rabu, 13 November 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menambahkan pembenahan akan berdampak pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan.
 
Ia menerangkan, upah minimum nantinya harus bisa di atas angka kemiskinan. Misalnya, upah tukang bangunan harus berada pada angka Rp80 ribu-Rp100 ribu per hari.
 
Sementara, pertumbuhan ekonomi di DIY disebut paling tinggi dibanding nasional yakni pada angka 7,39 persen 2018. Pada triwulan pertama 2019, pertumbuhan ekonomi di DIY pada angka 7,5.
 
“Enggak ada pertumbuhan ekonomi di Indonesia di atas 7,5 persen, nasional hanya 5,17 persen. Malah di Kabupaten Kulon Progo pertumbuhannya 10,15 persen,” kata dia.
 
Dengan realitas demikian, Budi mengungkapkan akan berupaya mencari titik temu keselarasan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat itu. Ia mengatakan pihak swasta juga wajib terlibat di dalamnya.
 
General Affairs Manager PTT Exploration Public Company Limited (PTTEP), Afiat Djajanegara mengatakan sebagai pihak swasta siap bermitra dengan pemerintah. Salah satu dukungannya yakni demi mencapai target SDGs 2030.
 
“Kami bekerja sama dengan Akademisi (Universitas) Trisakti, NGO, dan pemerintah lokal. Ini yang dinamakan kemitraan berkelanjutan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sektor privat yang lain untuk melakukan hal yang sama,” ujar Alfiat.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif