Illustrasi. Foto : MI/RAMDANI.
Illustrasi. Foto : MI/RAMDANI.

Lima Aturan KKP untuk Tata Izin Kelola Ruang Laut

Ekonomi kelautan dan perikanan
Husen Miftahudin • 11 September 2019 14:52
Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menata perizinan pemanfaatan dan pengelolaan ruang laut, terutama di pulau-pulau kecil dan terluar wilayah perairan Indonesia. Pada tahun ini, KKP telah mengundangkan lima aturan terkait penataan perizinan pemanfaatan dan pengelolaan ruang laut.
 
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang diwakili Sekjen KKP Nilanto Perbowo menyebutkan beleid pertama ialah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (RTRL). Aturan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Kelautan.
 
"Aturan ini menunjukkan arah yang jelas dalam pembangunan kelautan ke depan dan menjadikan laut masa depan bangsa. PP ini mengatur alokasi ruang laut di wilayah 12 mil hingga Wilayah Yurisdiksi Zona Ekonomi Eksklusif," ujar Susi yang dibacakan Nilanto dalam Sosialisasi Perizinan di Bidang Pengelolaan Ruang Laut di Gedung Mina Bahari III, KKP, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Rabu, 11 September 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya, PP RTRL ini berfungsi sebagai dokumen integrasi antarkementerian/lembaga untuk pembangunan dan rencana pemanfaatan ruang laut. Aturan ini juga sebagai alat kendali pemerintah untuk memastikan keberlanjutan dalam penyusunan perencanaan zonasi.
 
Adapun PP RTRL menetapkan luas kawasan konservasi paling sedikit 10 persen dari luas wilayah perairan dan yuridiksi sekitar 30 juta hektare. "Hal ini selaras dengan Aichi Target Convention on Biological Diversity (CBD)," tutur dia.
 
Penataan aturan selanjutnya ialah dengan keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan dalam Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA). Beleid ini dalam rangka menata pemanfaatan pulau-pulau kecil dan sejalan dengan pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS).
 
Kemudian dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka PMA dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 kilometer persegi.
 
"Keberadaan PMA dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil konteksnya untuk implementasi visi KKP, yaitu kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability), dan kesejahteraan (prosperity)," urainya.
 
Keempat, menata cara permohonan Izin Lokasi Perairan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 tahun 2019. Pemanfaatan ruang laut dapat dilakukan berdasarkan Izin Lokasi Perairan yang diberikan oleh menteri atau gubernur berdasarkan alokasi ruang yang terdapat pada Rencana Zonasi.
 
"Permohonan Izin Lokasi Perairan sangat mudah. Pelaku usaha yang sudah mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) tinggal menyampaikan persyaratan ke PTSP KKP, dan dalam jangka waktu 10 hari sudah ada jawaban ditolak atau diterima permohonan tersebut," ucap Susi.
 
Dalam ruang usaha pada 0-2 mil yang sudah dialokasikan pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), berbentuk fasilitasi izin lokasi perairan. Fasilitas ini dilakukan secara komunal, sehingga tidak dapat dialihkan secara individu.
 
Untuk kegiatan reklamasi, KKP juga menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2019. Aturn ini untuk meningkatkan nilai lingkungan dengan prioritas pentingnya perlindungan lingkungan pesisir maupun lokasi. Selain itu, izin pelaksanaan reklamasi dapat terbit apabila aspek teknis pelaksaan reklamasi yang diajukan memenuhi syarat dan memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat.
 
"Keberadaan aturan PP RTRL dan telah ditetapkannya 22 Peraturan Daerah RZWP3K dimana alokasi ruang dalam aturan tersebut menjadi dasar terbitnya perizinan di perairan pesisir dan laut, dapat menjadi dasar pemberian insentif dan disentif terhadap pelaku usaha," tutup Susi.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif