DPR Dukung Kebijakan Bank Tentukan DP untuk KPR
anggota DPR-RI Komisi XI Andreas Eddy Susetyo. Medcom/
Malang: Bank Indonesia (BI) menempuh kebijakan makroprudensial yang akomodatif melalui relaksasi Loan to Value (LTV). Dengan aturan ini bank diperbolehkan untuk menetapkan besaran uang muka atau down payment (DP) untuk kredit pemilikan rumah (KPR).

Menanggapi itu, anggota DPR-RI Komisi XI Andreas Eddy Susetyo mengatakan kebijakan yang diterapkan pada sektor properti dan berlaku 1 Agustus 2018 ini diyakini mampu meningkatkan kesempatan masyarakat yang hendak membeli rumah pertama (first time buyer).

"Tentu ini adalah untuk meningkatkan usaha meningkatkan sektor properti. Ya dengan sekarang ini bagian dari relaksasi juga kan. Sehingga dengan demikian sektor properti bisa ikut bertumbuh," katanya di Malang, Senin, 9 Juli 2018.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menilai kebijakan tersebut sangat rasional untuk dilakukan. Hanya saja, dia meminta kebijakan ini tidak hanya diperuntukan bagi masyarakat yang sudah menikah saja.

"Kalau orang memang enggak menikah masak nggak dapet ini, tapi dia punya pendapatan yang besar. Sebetulnya itu lebih menyangkut jangka menengah ya. Tapi tentu setidaknya itu akan menggerakkan sektor properti lah," bebernya.

Pria kelahiran Malang ini mengaku DPR RI turut mendorong adanya kebijakan tersebut. Sebab, kebijakan ini dinilai bersifat komprehensif baik dari segi moneter maupun dari segi makroprudensial.

"Nanti kita harapkan kalau di BI kan ada kebijakan moneter sama makroprudensial. Fiskalnya ada di kementerian keuangan. Nah, fiskalnya juga kan nanti kan ada relaksasi tertentu, katakanlah pengurangan pajak di sektor-sektor tertentu atau malah kita memikirkan adanya subsidi ekspor agar ekspor kita berkembang," pungkasnya.

Bank Indonesia berencana untuk melonggarkan rasio kredit terhadap agunan atau LTV dengan menurunkan uang muka untuk KPR. Beberapa pandangan menyebutkan opsi penurunan DP hingga nol persen. Artinya LTV yang diberikan yakni 100 persen.

Saat ini rasio LTV yang diberlakukan BI sebesar 85 persen. Artinya debitur diharuskan membayar DP sebesar 15 persen dari harga rumah. Pelonggaran rasio LTV ini telah dilakukan oleh BI sejak 2015, yaitu dari LTV sebesar 70 persen kemudian 80 persen hingga sekarang 85 persen.

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id