Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. FOTO: Medcom.id/Husen Mitahudin.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. FOTO: Medcom.id/Husen Mitahudin.

OJK: Perlu UU Perlindungan Data Fintech Lindungi Nasabah

Ekonomi ojk fintech
Husen Miftahudin • 23 September 2019 12:17
Jakarta: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengakui selama ini perlindungan data pribadi hanya untuk nasabah perbankan, perpajakan, asuransi, dan pasar modal. Data nasabah tersebut dilindungi oleh keberadaan undang-undang.
 
"Hanya di bidang inilah undang-undangnya yang menyebutkan secara detail untuk perlindungan data. Tapi kadang ada masyarakat yang tidak sadar, pas kasih data, datanya tersebar," ujar Wimboh dalam acara Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2019.
 
Kondisi inilah yang membuat Wimboh khawatir data nasabah lembaga jasa keuangan disebarluaskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Apalagi, saat ini keberadaan financial technology (fintech) berkembang pesat.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Wimboh bilang, data nasabah lembaga jasa keuangan seperti fintech kerap dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak semestinya. Bahkan, data-data pribadi tersebut menjadi senjata bagi oknum-oknum fintech untuk menekan kreditur fintech bermasalah.
 
Ketiadaan kerangka hukum yang mengatur perlindungan data fintech menjadi akar masalah selama ini. Untuk itu, Wimboh mengusulkan untuk menghadirkan aturan perlindungan data nasabah fintech guna melindungi data para nasabahnya.
 
"Kalau ada undang-undang soal kepentingan data, maka itu bisa melindungi masyarakat," tegas dia.
 
Wimboh yakin, pemerintah dan pemangku kepentingan sadar akan hal itu. Dia harap landasan hukum perlindungan data nasabah fintech bisa segera tercipta.
 
"Gugatan pengadilan (soal penyalahgunaan data nasabah) prosesnya cukup kompleks. Tapi kalau ada undang-undang penyebarluasan data tanpa izin, saya yakin pemerintah bisa menanggapi dan menjawab gugatan di pengadilan. Jadi, perlu ada dasar hukum untuk perlindungan data ini," pungkasnya.
 

 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif