Illustrasi. MI/RAMDANI.
Illustrasi. MI/RAMDANI.

Kemenhub Didesak Atur Promo Tarif Ojek Online

Ekonomi ojek online
Husen Miftahudin • 21 Mei 2019 15:41
Jakarta: Kementerian Perhubungan diminta untuk mengatur promo tarif ojek online (daring). Sebab, perang tarif antarperusahaan aplikator rawan terjadi bila promo dibiarkan tanpa pembatasan.
 
Mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf mengatakan promo tarif yang diterapkan aplikator sudah di luar batas wajar. Harga jasa yang dibayarkan oleh konsumen menjadi jauh di bawah biaya produksi jasa tersebut.
 
"Praktik promosi sebenarnya merupakan praktik marketing umum bila diberikan secara wajar. Tetapi, bila promonya jor-joran seperti harga Rp1 atau Rp0, itu sudah di luar batas wajar," ujar Syarkawi dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia bilang, praktik promo di luar batas kewajaran melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada Pasal 20 disebutkan pelaku usaha dilarang memasok barang dan atau jasa dengan cara menjual rugi, atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan, atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan.
 
Bila promo di luar batas kewajaran dibiarkan, terang dia, bakal menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Syarkawi menduga upaya jor-joran ini untuk mematikan pesaing dalam merebut pangsa pasar dan berujung pada persaingan tidak sehat.
 
"Dengan hanya ada satu pemain dominan, pemain tersebut akan bebas menerapkan harga. Pada transportasi online uniknya monopoli tidak akan hanya merugikan konsumen tapi juga driver karena mereka akan kehilangan posisi tawar dan pilihan," tutur dia.
 
Jika hal ini dibiarkan, ucap Syarkawi, maka dapat mengakibatkan iklim kompetisi bisnis yang tidak sehat di Indonesia. Atas dasar itu, ia menyarankan pemerintah untuk merevisi Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor 348 Tahun 2019.
 
"Revisi yang dilakukan terkait tentang besaran dan batas waktu promo," tegas Syarkawi.
 
Sementara itu, pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Muslich Zainal Asikin mengatakan pengaturan tarif harus diikuti dengan penentuan batasan promo atau subsidi. Menurut dia, harus ada penyempurnaan pengaturan yang jelas dan tegas untuk menghentikan perang harga, promosi, dan diskon yang agresif.
 
"Harus ada koordinasi Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), untuk menetapkan mekanisme sanksi terhadap upaya-upaya predatory pricing yang mengarah ke monopoli dan mengancam keberlangsungan industri transportasi online," pungkas Muslich.
 

(AZF)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif