Ilustrasi. Foto : Setkab.
Ilustrasi. Foto : Setkab.

Iuran Naik, Pelayanan BPJS Kesehatan Harus Ditingkatkan

Ekonomi BPJS Kesehatan
Husen Miftahudin • 30 Oktober 2019 20:48
Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diminta untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan. Apalagi, iuran jaminan kesehatan itu ditetapkan naik dua kali lipat dari sebelumnya.
 
"Kalau naik, harusnya benefitnya lebih tinggi yang diberikan kepada peserta BPJS," ketus Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti dalam diskusi publik Upaya Penyelamatan Industri Tekstil Indonesia di Hotel Aryaduta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Oktober 2019.
 
Menurutnya, alokasi manfaat BPJS Kesehatan selama ini juga tidak merata. Sebab, pelayanan kesehatan yang diberikan acapkali tidak sebanding dengan jumlah iuran yang dibayarkan per bulannya.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau misal asuransi di luar negeri, saya bayar lebih mahal, saya berhak mendapatkan fasilitas yang lebih bagus dibandingkan dengan orang yang bayar murah," jelas dia.
 
Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, menilai kenaikan iuran merupakan upaya pemerintah dalam menekan defisit finansial BPJS Kesehatan. Bila tidak ada kenaikan tahun ini, BPJS Kesehatan berpotensi defisit hingga mencapai Rp32,8 triliun.
 
Namun baginya, kenaikan iuran ini justru memicu hal kontra produktif bagi BPJS Kesehatan. Pertama, memicu gerakan turun kelas dari para peserta BPJS Kesehatan.
 
"Kedua, akan memicu tunggakan yang lebih masif, khususnya dari golongan mandiri, yang saat ini tunggakannya mencapai 46 persenan. Jika kedua fenomena itu menguat, maka bisa menggegoroti finansial BPJS Kesehatan secara keseluruhan," urainya.
 
Sebelumnya, BPJS Kesehatan resmi menaikkan iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) sebesar dua kali lipat dari saat ini. Kenaikan iuran berlaku awal 2020 mendatang.
 
Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Presiden Jokowi pada 24 Oktober.
 
Adapun iuran peserta BPJS Kesehatan untuk PBPU dan BP ditetapkan menjadi Rp42 ribu bagi kelas III. Sementara untuk kelas II iurannya sebesar Rp110 ribu, dan kelas I akan dikenakan iuran sebesar Rp160 ribu.
 
Sebelumnya, layanan kesehatan kelas I dikenakan iuran sebesar Rp80 ribu. Sementara untuk kelas II dikenakan iuran sebesar Rp51 ribu, dan iuran untuk layanan kelas III sebesar Rp30 ribu.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif