Pekerja melansir Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Pekanbaru, Riau. Foto: Antara/Rony Muharrman.
Pekerja melansir Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Pekanbaru, Riau. Foto: Antara/Rony Muharrman.

Pungutan Ekspor CPO Dinilai Menyengsarakan Petani Sawit

Ekonomi cpo
24 Juni 2019 19:29
Jakarta: Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) menuntut pemerintah mencabut kebijakan pungutan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Pasalnya pungutan USD50 per ton ekspor CPO mengakibatkan harga tandan buah segar (TBS) merosot, sehingga menyengsarakan petani.
 
"Kami akan menyurati pemerintah, bila perlu kembali menggelar demo jika pemerintah melakukan pungutan lagi," ancam Ketua Umum APPKSI Andri Gunawan dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin, 24 Juni 2019.
 
Menurut Andri, pungutan ekspor CPO berdampak secara sistemik pada kehidupan keluarga ekonomi petani sawit yang jumlahnya hampir lima juta orang.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, sambungnya, selama tiga tahun hasil pungutan ekspor CPO yang dihimpun Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS) hanya dinikmati konglomerat pemilik industri biodiesel. Mereka mendapatkan dana yang dihimpun dari pungutan ekspor CPO sebagai dana untuk menyubsidi industri biodiesel.
 
"Hanya 0,1 persen saja dana pungutan ekspor CPO yang digunakan untuk program replanting kebun petani. Itu pun petani dibebani dengan bunga pinjaman bank yang tinggi jika ikut program replanting dari BPDKS," terangnya.
 
Andri bilang, dalam tiga bulan terakhir petani sawit baru menikmati peningkatan harga TBS. Sejak Mei 2016 diadakan pungutan ekspor CPO, harga TBS sawit anjlok hingga mencapai harga yang dianggap sangat merugikan.
 
"Kondisi tersebut menyebabkan kemiskinan pada petani sawit, serta terbengkalainya kebun kebun sawit petani akibat tidak terawat dan petani tak sanggup beli pupuk," ketusnya.
 
Selain menyengsarakan petani, ucap Andri, pungutan ekspor CPO juga bakal menyebabkan jatuhnya harga CPO Indonesia. Jika demikian, CPO Indonesia akan sulit bersaing dengan produk ekspor CPO Malaysia yang tidak dibebani pungutan ekspor oleh pemerintah mereka.
 
"Karena itu kami meminta kebijakan Presiden Joko Widodo untuk tidak lagi menerapkan pungutan ekspor CPO," tegas dia.
 
Persoalan pengelolaan dan pemanfaatan pungutan CPO pernah menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak 2017, KPK melakukan investigasi. Lembaga antirasuah ini menemukan pengendalian pungutan ekspor kelapa sawit yang belum efektif karena tak ada verifikasi yang baik. Penggunaan dana kelapa sawit, habis untuk subsidi biofuel.
 
Diketahui, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Mei 2015.
 

(HUS)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif