Menteri PPN Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (ANT/Sigid Kurniawan).
Menteri PPN Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (ANT/Sigid Kurniawan).

Bappenas: Persoalan Internal Hambat Ekspor Indonesia

Ekonomi bappenas
Ilham wibowo • 10 Juli 2019 17:13
Jakarta: Kinerja ekspor dan investasi di Indonesia yang belum menunjukan nilai positif. Masalah internal dalam negeri diakui masih menjadi penghambat daya saing perdagangan dengan negara tetangga.
 
"Kajian menunjukan penghambat ekspor paling besar adalah regulasi dan institusi yang kurang menunjang," ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro ditemui di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2019.
 
Menurutnya, proses administrasi dan kepabeanan untuk urusan ekspor di Indonesia memakan waktu rata-rata 4,5 hari. Beragam tahapan yang wajib dilalui para eksportir itu pun terbilang lebih lama ketimbang negara seperti Singapura dan Vietnam.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Singapura hanya setengah hari dan Vietnam kalau tidak salah dua sampai tiga hari, artinya dari hal-hal dasar, regulasi administrasi sudah menghambat," ujar Bambang.
 
Hal serupa juga terjadi di tahapan proses impor yang butuh 8,6 hari. Padahal, kelancaran impor barang modal sangat dibutuhkan untuk bisa ikut mendorong pertumbuhan ekonomi.
 
"Impor juga sama dibutuhkan 8,6 hari untuk menyelesaikan semua prosedur, itu lebih tinggi dari negara lain. Impor kadang dibutuhkan terutama barang modal untuk investasi," paparnya.
 
Demikian pula dalam proses menghadirkan investasi di Indonesia, lanjut Bambang, dibutuhkan waktu rata-rata 19 hari untuk investor bisa memulai bisnis. Kondisi ini pun dinilai belum ideal bersaing di sisi easy of doing business atau kemudahan berusaha.
 
"Hambatan ekspor maupun impor akan berpengaruh pada volume perdagangan dan investasi. Investasi untuk membuat bisnis itu rata rata 19 hari yang jauh lebih tinggi dengan negara lain di ASEAN," bebernya.
 
Pembenahan sektor birokrasi dinilai perlu menjadi perhatian untuk dibenahi. Kelemahan sisi internal dalam negeri ini tak boleh menghalangi RI untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi.
 
"Institusi mesti dibenahi lebih kepada banyak tumpang tindih kewenangan, kurangnya sinkronisasi pusat dengan daerah, juga masalah klasik yaitu prilaku koruptif apakah itu pungutan atau hambatan yang membuat urusan menjadi panjang, itu kelemahan utama dari situ," pungkasnya.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif