Ilustrasi. Foto: Medcom
Ilustrasi. Foto: Medcom

Perlindungan Konsumen E-Commerce di Indonesia Masih Minim

Ekonomi ecommerce
Annisa ayu artanti • 14 Januari 2020 15:57
Jakarta: Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ira Aprilianti menilai perlindungan konsumen e-commerce di Tanah Air masih minim.
 
Hal tersebut mengacu pada data GlobalWebIndex yang menyatakan Indonesia merupakan negara dengan tingkat pengguna e-commerce terbesar di dunia, namun perlindungan terhadap konsumennya belum maksimal.
 
Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang potensial dalam menjalankan segala kegiatan industri e-commerce. Indonesia menghasilkan transaksi e-commerce sebesar USD20,3 juta pada 2018. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar USD3,3 juta kalau dibandingkan dengan 2017.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sementara itu, McKinsey melaporkan, industri e-commerce di Indonesia akan tumbuh sepanjang 2017-2022 dan menghasilkan USD20 juta, mendukung 2-3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyediakan sebanyak 26 juta lapangan pekerjaan.
 
Ia menyebutkan, ada beberapa persoalan yang berpotensi menghambat pertumbuhan perdagangan e-commerce di Indonesia.
 
"Pertama adalah belum adanya regulasi mengenai perlindungan data pribadi. Padahal, disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi sangat mendesak sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen e-commerce," kata Ira dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 14 Januari 2020.
 
Ia menjelaskan, penggunaan data pribadi dalam penyedia layanan e-commerce tidak jarang disalahgunakan dan diakses untuk kepentingan di luar transaksi yang penyedia platform lakukan.
 
"Dalam beberapa kasus yang berkaitan dengan perusahaan financial technology (fintech), data konsumen disebarluaskan dan diperjualbelikan tanpa seizin konsumen," sebut dia.
 
Menurutnya, melalui RUU Perlindungan Data Pribadi akan diatur mengenai hak dan kewajiban antara penyedia layanan dengan konsumen untuk memperjelas tujuan penggunaan data pribadi. Namun sayangnya, saat ini pembahasan RUU ini masih tertunda karena harus menunggu selesainya pembahasan Omnibus Law.
 
”Permasalahan selanjutnya adalah awareness di masyarakat dan juga upaya pemerintah yang masih minim," ucapnya.
 
Ia menuturkan, selama ini masyarakat sebagai konsumen belum paham urgensi dari perlindungan data pribadi dan hak-hak mereka sebagai konsumen.
 
Selain itu, Ira juga bilang, upaya pemerintah juga perlu ditingkatkan supaya bisa mendorong terciptanya kebijakan-kebijakan yang mengedepankan prinsip perlindungan data pribadi konsumen.
 
Saat ini persyaratan yang diatur dalam terms and conditions oleh penyedia layanan e-commerce masih berbeda satu sama lain dan belum mengadopsi regulasi yang ada di Indonesia.
 
"Umumnya mereka masih menggunakan terms and conditions yang mengacu ke negara lain, biasanya ke negara tempat asal penyedia layanan tersebut berasal. Dengan mengacu ke regulasi yang ada di Indonesia, persyaratan yang diatur dalam terms and conditions ini diharapkan sama antara satu penyedia layanan dengan penyedia layanan lainnya," jelas dia.
 
Selain itu, Ira melanjutkan, perlu adanya konsolidasi antar lembaga pemerintah dalam menangani perlindungan konsumen. Lembaga pemerintah yang saling terkait idealnya bersinergi dalam merumuskan aturan-aturan perlindungan terhadap para konsumen e-commerce.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif