Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis (Foto:Dok.DPR RI)
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis (Foto:Dok.DPR RI)

BPJH Diminta Segera Merespons Terbitnya PP JPH

Ekonomi berita dpr
Anggi Tondi Martaon • 23 Mei 2019 17:41
Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dituntut segera mempersiapkan sistem Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Instruksi tersebut sebagai bentuk tindak lanjut terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 31 tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).
 
Instruksi disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis saat memimpin kunjungan kerja (kunker) Komisi VIII ke ke Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, Jawa Tengah.
 
"Dengan disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, artinya perangkat UU ini sudah lengkap. Tinggal bagaimana BPJPH sebagai leading sector mempersiapkan infrastrukturnya," kata Iskan, dikutip dpr.go.id, Kamis, 23 Mei 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Iskan menyampaikan, Perguruan Tinggi (PT) merupakan bagian dari infrastruktur LPH. Hingga saat ini BPJPH telah menjalin kerja sama dengan 35 PT negeri dan swasta.
 
"Dalam hal ini, Unissula menjadi salah satu bagian dari infrastruktur tersebut," ungkap dia.
 
Iskan menuturkan bentuk kerja sama yang dilakukan dengan PT berupa sosialisasi, pelatihan serta pendampingan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tentang produk halal. Terutama sosialisasi perkembangan teknologi pangan, rekayasa genetik, dan bioteknologi.
 
Selain itu, salah satu hal yang juga harus diperhatikan yaitu terkait sertifikasi dan pendanaan kehalalan produk. Menurutnya, dua poin tersebut manjadi beberapa faktor untuk meningkatkan kualitas produk.
 
"Produk berlabel halal memiliki daya saing lebih tinggi," ujar dia.
 

(ROS)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif