Membela si Emas Hijau
Ilustrasi kebun sawit. (FOTO: MI/Amiruddin Abdullah)
Nusa Dua: Seperti telah banyak ditulis dalam kitab sejarah, akar kolonialisme di Asia, terutama Indonesia, bermula dari tanaman cengkih dan pala. Dua jenis rempah itu menjadi primadona yang memikat gairah orang Eropa untuk berekspansi besar-besaran ke wilayah ini pada awal abad ke-16.

Portugis, Spanyol, dan Belanda mengerahkan armada pelayaran mereka untuk menemukan bahan pembuat rokok dan bumbu dapur itu, langsung di tanah asalnya. Sejak itu, tak hanya pola perdagangan yang berubah, tapi juga politik dunia. Para bule yang berebut kuasa itu lantas melahirkan kolonialisme dan sejumlah negeri jajahan.

Setelah berabad kemudian, sistem perdagangan dan politik pun berubah. Pola penaklukan dengan senjata, kini berganti diplomasi kebijakan. Trade war, perang tarif antara Tiongkok dan Amerika Serikat, ialah salah satu contoh perang besar di era kekinian.

Indonesia termasuk yang terlibat 'pertempuran' semacam ini, terutama dengan Uni Eropa. Pemicunya masih sama seperti berabad silam, yakni tanaman. Cuma bedanya kali ini yang jadi biang sengketa ialah kelapa sawit. Eropa sebagai penghasil minyak biji bunga matahari merasa terancam dengan produk minyak kelapa sawit asal Indonesia dan Malaysia. Berbagai kampanye negatif pun diembuskan, mulai deforestasi, kesehatan, hingga hak asasi manusia.

Pemerintah mati-matian melawan kampanye hitam itu sebab, 'si emas hijau' (sebutan lain untuk sawit) menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam berbagai kesempatan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyerukan perlawanan, termasuk di berbagai forum internasional.

Di Nusa Dua, Bali, kemarin, dia kembali mengajak para produsen minyak kelapa sawit untuk bekerja sama melawan kampanye negatif di berbagai negara khususnya di kawasan Uni Eropa.

Jika dibiarkan, sentimen negatif itu akan dianggap sebagai kebenaran. "Maka dari itu, kita semua yang terlibat dan berperan di industri sawit harus menggencarkan kampanye positif agar pemberitaan menjadi lebih berimbang dan masyarakat internasional lebih paham peran sawit bagi pembangunan berkelanjutan," tegasnya.

Pemerintah pun telah berusaha membenahi berbagai persoalan sawit ini dari dalam. Misalnya dengan moratorium izin pelepasan hutan untuk kelapa sawit. Hal itu agar tata kekola perkebunan sawit tidak merusak lingkungan, yang selama ini jadi senjata Uni Eropa untuk merusak citra sawit.

Pemerintah pada intinya sangat mendukung pertumbuhan industri sawit dan ingin industri ini berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan. Sawit harus menyejahterakan tidak hanya pengusaha besar, tapi juga masyarakat banyak, terutama petani sawit. Jangan seperti cengkih yang di masa lalu, zaman Orde Baru, dimonopoli segelintir orang. (Media Indonesia)

 



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id