Relaksasi DNI Cegah Stagnasi Pertumbuhan Ekonomi
Illustrasi. MI/MOHAMAD IRFAN.
Jakarta: Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryani Motik mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan relaksasi daftar negatif investasi (DNI). Namun, hal tersebut harus dibarengi dengan menyelesaikan hambatan-hambatan investasi.

"Kebijakan pemerintah dengan merelaksasi DNI dan pajak adalah langkah untuk mencegah stagnasi pertumbuhan ekonomi. Ini juga banyak dilakukan di negara-negara lain termasuk Amerika Serikat," jelas Suryani kepada Media Indonesia, Minggu, 18 November 2018.

Menurut dia, relaksasi yang terdapat dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI bertujuan memberikan kesempatan bagi penanaman modal. Meski begitu, ia menekankan perlunya ada penuntasan hambatan yang kerapkali membatalkan niat investasi.

"Itu seperti menyangkut aturan ketenagakerjaan yang tidak disukai oleh investor apalagi (investor) dari luar negeri. Kemudian perizinan juga masih perlu dipercepat, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah juga belum maksimal. Jika hal itu bisa diselesaikan, investasi dapat tumbuh pesat," urai Suryani.

Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution memaparkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI di Kantor Presiden, Jumat, 16 November 2018. Terdapat tiga kebijakan dalam paket ekonomi tersebut. Pertama, pemerintah memperluas fasilitas tax holiday bagi industri perintis dari hulu ke hilir untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kedua, pemerintah melonggarkan DNI untuk memacu sektor unggulan. Kini investor lokal termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)/koperasi bisa masuk ke semua bidang usaha. Pemerintah juga mendorong UMKM atau koperasi menjalin kerja sama agar usaha mereka semakin maju dan besar.

Ketiga, pemerintah pun memperkuat pengendalian devisa dengan insentif pajak. Pengendalian berupa kewajiban memasukkan devisa hasil ekspor (DHE) dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Kadin Anton J Supit menambahkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI itu harus mampu diterjemahkan oleh kementerian teknis dan pemerintah daerah agar berjalan maksimal dan tujuannya tercapai.

"Pelaksanaan di lapangan terutama kebijakan kementerian teknis dan kepala daerah yakni harus memiliki semangat memperbaiki iklim investasi," ujar Anton saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu malam.

Ia pun berharap dengan adanya Paket Kebijakan Ekonomi XVI itu bisa menjadi stimulus pertumbuhan UMKM dan mengurangi pengangguran.

 



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id