Asuransi Jiwasyara. Foto : MI/RAMDANI.
Asuransi Jiwasyara. Foto : MI/RAMDANI.

OJK Suspensi 37 Manajer Investasi yang Terlibat Kasus Jiwasraya

Ekonomi Jiwasraya
Husen Miftahudin • 22 Januari 2020 19:44
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan suspensi atau memberhentikan izin perdagangan sementara terhadap 37 manajer investasi (MI) selama 2019. Sebagian di antaranya diakui terlibat dalam kasus gagal bayar dan dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
 
Berdasarkan penelusuran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), manajer investasi tersebut diketahui kongkalikong dengan oknum Jiwasraya. Mereka sengaja menempatkan investasi di saham dengan kualitas rendah sehingga merugikan perusahaan hingga Rp4 triliun.
 
"Kan bagian dari 37 yang kita kenakan sanksi. Ada beberapa (MI Jiwasraya) yang terkena," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen usai rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Januari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun Hoesen tidak memerinci jumlah manajer investasi yang terlibat langsung dengan kasus Jiwasraya. "Saya lupa yang terkait langsung dengan itu. Kita kan enggak spesifik Jiwasraya tentunya, karena semua," jelasnya.
 
Dalam praktiknya, modus manajer investasi Jiwasraya dilakukan dengan membuat produk reksa dana berinvestor tunggal. Berdasarkan aturan OJK, otoritas melarang manajer investasi menerbitkan reksa dana yang dimiliki oleh investor tunggal dengan portofolio investasi satu efek. Praktik pengelolaan reksa dana tersebut berpotensi memperluas eksposur risiko dalam pengelolaan investasi.
 
Menurut Hoesen, filosofi produk reksa dana merupakan kumpulan dari berbagai investor. "Kalau ini satu aset dan investornya satu juga kan itu di luar dari filosofinya," tukas dia.
 
Namun demikian, Hoesen menyebut modus manajer investasi dalam Jiwasraya tak hanya membuat produk reksa dana dengan investor tunggal. "Ya ada beberapa kondisi, salah satunya itu," ungkap Hoesen.
 
Adapun OJK saat ini sudah membekukan produk investasi yang dikeluarkan manajer investasi pada kasus Jiwasraya. "Manajer investasi kan punya produk banyak. Kalau semua produknya dibekukan, dia tidak boleh menambah produk, tidak boleh jual produk baru," tegas Hoesen.
 
Sebelumnya, Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan jual beli saham berkualitas rendah tersebut diindikasikan dilakukan oleh pihak-pihak yang terafiliasi dan diduga dilakukan dengan mereka yang seharga.
 
Pihak-pihak yang diduga terkait adalah pihak internal Jiwasraya pada tingkat direksi, general manager. Selain itu, ada pihak lain di luar Jiwasraya yang ikut mengatur agar perusahaan pelat merah tersebut melakukan transaksi di 'saham gorengan' tersebut.
 
Posisi per 30 Juli 2018, Jiwasraya memiliki sekitar 28 produk reksa dana dan 20 produk reksa dananya dimiliki Jiwasraya di atas 90 persen. Reksa dana tersebut sebagian besar dengan underlying saham berkualitas rendah dan tidak likuid. Bahkan hasil investigasi BPK menemukan adanya penyimpangan.
 
"Analisis manajer investasi dari Jiwasraya dalam rencana subscription reksa dana tidak dilakukan secara memadai dan diduga dibuat secara pro forma agar manajer investasi terlihat seolah-olah memiliki kinerja yang baik sehingga dapat dipilih oleh Jiwasraya sehingga dapat dipilih oleh Jiwasraya untuk menempatkan investasi," urai Agung di Gedung BPK, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Januari 2020.
 
BPK mengungkapkan di antara saham-saham dan medium term notes (MTN) tersebut adalah merupakan arahan dari Jiwasraya yang seharusnya tidak dilakukan oleh Jiwasraya selaku investor. Akibatnya saham yang mengalami penurunan nilai dan tidak likuid tadi menyebabkan kerugian di Jiwasraya.
 
"Saham-saham tersebut antara lain adalah IIKP, SMRU, SMBR, BJBR, PPRO, TRAM, MYRX, dan lain-lain. Indikasi kerugian sementara akibat penurunan nilai saham pada reksa dana ini diperkirakan sekitar Rp6,4 triliun," pungkas dia.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif