Iustrasi. Foto : MI/MOHAMAD IRFAN.
Iustrasi. Foto : MI/MOHAMAD IRFAN.

Omnibus Law Bikin Sistem OSS Lebih Efektif

Ekonomi Omnibus Law
Desi Angriani • 23 September 2019 21:05
Jakarta: Pemerintah sedang merancang omnibus law perizinan untuk mengamandemen setidaknya 72 Undang-Undang yang mempersulit kemudahan berusaha di Indonesia. Upaya tersebut akan membuat sistem Online Single Submission (OSS) menjadi lebih efektif.
 
Deputi bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan selama ini OSS tidak berjalan optimal lantaran tumpang tindih peraturan antara pusat dan daerah.
 
"Kita sudah meluncurkan OSS. Kita melalakukan simplifikasi perizinan tapi permasalahan muncul kalau dalam prakteknya berjalan lebih lambat," ujarnya dalam Forum Indonesia Economic Outlook di Aula Badan Kebijakan Fiskal, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 23 September 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Iskandar menjelaskan setidaknya ada 72 UU mulai dari kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah yang mengatur perizinan berusaha. Dari jumlah itu, investor di bidang pertambangan, misalnya, harus memenuhi 353 izin atau persyaratan dalam jangka waktu empat tahun.
 
"Mereka menyelesaikann izin dua tahun baru 50 persen. Ternyata ada 72 UU yang mengatur perizinan jadi itu mau kita terobos agar OSS jalan sampai ke daerah," ungkap dia.
 
Usaha merevisi ke-72 Undang-Undang tersebut akan memakan waktu puluhan tahun. Dia menjelaskan bahwa omnibus law penting untuk mendorong perbaikan iklim investasi dalam jangka pendek.
 
"Kalau 72 (UU) kita revisi satu-satu sampai kiamat engga selesai. Caranya diusulkan supaya cepat prosesnya dengan mencampur perizinan dan dimasukkan ke dalam omnibus law," pungkasnya.
 
Pemerintah merombak kebijakan perizinan berusaha dan kebijakan perpajakan untuk menggaet investasi. Rancangan ketentuan dua kebijakan itu akan disusun dalam omnibus law yang berbeda.
 
Omnibus Law merupakan aturan perundangan yang dapat mengamandemen beberapa Undang-Undang (UU) sekaligus. Nantinya, bakal ada lebih dari satu omnibus law.
 
Terkait perizinan, pemerintah akan mengamandemen setidaknya 72 UU. Di antaranya UU perkebunan, UU industri, UU lingkungan, UU perhubungan dan UU pelayaran.
 
Sementara itu, omnibus law perpajakan akan berisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (UU PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN).

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif