Ilustrasi. FOTO: Medcom.id.
Ilustrasi. FOTO: Medcom.id.

BI Sokong Perkembangan Ekonomi Digital

Ekonomi bank indonesia ekonomi digital
Tesa Oktiana Surbakti • 14 Oktober 2019 07:49
Jakarta: Bank Indonesia mendukung perkembangan ekonomi digital sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Upaya itu tertuang dalam tiga strategi utama sistem pembayaran era ekonomi digital.
 
Strategi pertama ialah menetapkan Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Kedua, mendorong peningkatan elektronifikasi transaksi pembayaran. Adapun strategi ketiga yaitu, mendorong program persiapan pemasaran daring usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam ekonomi digital.
 
Sejumlah strategi dapat dicapai melalui sinergi antara Bank Indonesia dengan otoritas terkait dan pelaku industri. Sehingga, mendukung kemajuan dan keunggulan ekonomi domestik. Pandangan itu ditekankan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Sugeng, dalam seminar bertajuk "Menuju Indonesia Unggul Melalui Keuangan Digital", beberapa waktu lalu.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Erwin Haryono menyebut pengambil kebijakan di Tanah Air harus memberikan respons tepat dalam menghadapi disrupsi perkembangan digitalisasi. Dengan begitu, perubahan tersebut dapat mendukung perekonomian secara keseluruhan.
 
Bank sentral tengah melakukan berbagai inisiatif, untuk mendukung perkembangan ekonomi digital. Senada, Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital OJK, Sukarela Batunanggar, menyampaikan pelaku industri teknologi finansial (tekfin) dan perbankan, harus lebih adaptif dalam menyikapi tantangan. Inovasi terkait ekonomi digital perlu dilakukan, karena besarnya peluang pertumbuhan.
 
Laporan tahunan e-Conomy SEA yang dirilis Google menunjukkan ekonomi digital Indonesia diprediksi mencapai USD133 miliar pada 2025. Sedangkan pada tahun ini, pergerakan ekonomi digital domestik diyakini mencapai USD40 miliar.
 
Direktur Riset Center of Reforms on Economics (Core) Piter Abdullah Redjalam mengamini banyak faktor yang menyebabkan ekonomi digital sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Mulai dari penetrasi internet, hingga populasi berskala besar yang menjadi pasar perkembangan ekonomi digital.
 
"Namun potensi pertumbuhan bisa diwujudkan dan bermanfaat bagi perekonomian, apabila berbagai kendala segera diatasi," ujar Piter saat dihubungi.
 
Salah satu kendala pemanfaatan potensi ekonomi digital, yakni ketidakmerataan akses internet. Penetrasi internet tumbuh dari 92 juta pengguna pada 2015, menjadi 152 juta pada 2019. Pengguna interten masih terpusat di kota-kota besar, khususnya wilayah Jawa. Upaya pemerataan harus dilakukan untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi ekonomi digital di wilayah non-metro.
 
"Kendala kedua adalah terkait kejelasan regulasi. Peraturan dalam ekonomi digital harus dirumuskan sejelas mungkin. Baik dari aspek perpajakan, maupun perizinan, guna mendukung iklim ekonomi digital yang kondusif," imbuh Piter.
 
Adapun kendala ketiga ialah edukasi masyarakat. Piter menilai minimnya pemahaman masyarakat terhadap ekonomi digital, sering dimanfaatkan sejumlah oknum. Hal itu akan menghambat pemanfaatan ekonomi digital untuk mendukung perkonomian yang berkelanjutan. Misalnya, keberadaan fintech ilegal yang meresahkan dan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.
 
"Keberadaan bisnis fintech ilegal harus dibasmi dengan meningkatkan edukasi kepada masyarakat, terkait ekonomi digital," pungkasnya.
 
Ekonom Institute for Developments of Economic and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, memandang potensi ekonomi digital harus ditangkap dengan mendingkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Terutama bidang analisis data, artifcial intelligence (AI) dan keamanan siber. Walaupun lulusan ilmu komputer terus bertambah, namun kapasitasnya belum sesuai kebutuhan industri. Perlu ada pembaruan kurikulum dan tenaga pengajar di universitas dan sekolah vokasi.
 
"Pemerataan infrastruktur digital memiliki peran penting. Bagaimana mengoptimalkan fungsi Palapa Ring untuk mendorong akses dan kecepatan internet di luar Jawa," jelas Bhima.
 
Aspek lain yang perlu diperhatikan ialah inklusivitas ekonomi digital dengan melibatkan peran UMKM secara maksimal. Bhima mengatakan kurang dari 40 persen UMKM melek digital. Sektor UMKM harus didorong melalui pembinaan intensif, baik pemerintah daerah maupun perusahaan digital. Selain itu, penyederhanaan regulasi yang melibatkan kementerian atau lembaga (K/L), dapat mendukung perkembangan ekonomi digital.
 
"Potensi ekonomi digital sangat besar, termasuk untuk penyerapan tenaga kerja dan pergerakan UMKM," tutup Bhima.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif