Mendag Sebut Nuansa Politik Kuat dalam Kebijakan Impor

Ilham wibowo 15 September 2018 09:22 WIB
impor beras
Mendag Sebut Nuansa Politik Kuat dalam Kebijakan Impor
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (Foto: Medcom.id/Husen Miftahudin)
Bandung: Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita membantah tegas tudingan mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli (RR) terkait kebijakan impor pangan terutama beras dan garam. Pasalnya, keputusan impor dilakukan melalaui mekanisme yang transparan.

"Saya sulit mengatakan, yang menyampaikan itu orang mengerti pemerintah, tapi mungkin nuansa politik lebih kuat dari proses administrasi yang dinyatakan tidak benar," ujar Enggar dalam sebuah diskusi di Bandung, Jawa Barat, Jumat, 14 September 2018.

Langkah hukum kini telah dilakukan dengan tahapan pertama melalui somasi. RR diminta mengklarifikasi dan meminta maaf lantaran dinilai telah memfitnah Enggar serta Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam sebuah pernyataan di media.

Terkait dengan tudingan impor berlebihan, Enggar memaparkan, mekanisme itu dilakukan melalui keputusan rapat koordinasi (rakor) yang diikuti Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Direktur Bulog Budi Waseso, serta dirinya sendiri. Berdasarkan keputusan rapat itu, kata Enggar, dirinya mengirimkan surat penugasan dengan ketentuan yakni mengenai Bulog dan impor.

"Demikian juga dengan mekanisme impor garam, yang memutuskan itu rakor, juga dihadiri Deputi Menko Maritim diputuskan kuotanya 37 ton, lengkap dengan PT ini sekian semua lengkap, data ini dari Menteri Perindustrian (Airlangga Hartarto)," ungkapnya.

Airlangga dianggap menteri yang paling mengetahui perlunya pasokan impor garam dari data kebutuhan konsumsi skala industri. Enggar menegaskan izin impor tak akan dikabulkan saat produksi garam dalam negeri bisa memenuhi stok dengan standar kualitas tertentu.

"Permohonan izin impor dari Menperin, kami tinggal memberikan surat persetujuan impor. Jadi bukan ditetapkan oleh saya, proses itu terbuka, notulen rapatnya ada, tidak ada yang disembunyikan. Kalau garam dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan dan memenuhi syarat industri, barangkali saya yang akan menentang pertama," bebernya.

Pasokan garam dalam negeri dinilai belum cukup memenuhi kebutuhan konsumsi hingga beragam industri yang ada di Tanah Air. Keberadaan garis pantai Indonesia pun hingga kini belum efisien digarap lantaran masih bergantung pada cuaca.

"Tolong dilihat, ambil garam yang ada di Cirebon, dari kasat mata warna putih atau cokelat. Pertama persyaratan untuk industri itu NACL harus  90 persen. Sampai ada dua pabrik industri tutup dan pindah ke Vietnam karena terganggu pasokan garam," ujarnya.

Pemerintah Melalui Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat ini tengah memperkuat pasokan garam dari sumber yang berkualitas. Kawasan Nusa Tenggara Timur (NTT) kini menjadi fokus lantaran kondisi cuaca yang potensial untuk bisa lebih lama memanen garam.

"Menko yang dulu kemana kerjanya, NTT kenapa dibiarkan dari dulu dan itu hampir 20 tahun izin itu ada, tidak ada pembinaan yang ada pembinasaan dari garam," pungkasnya.



(ABD)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id