Menko Perekonomian Darmin Nasution. (FOTO: Medcom.id/Annisa Ayu)
Menko Perekonomian Darmin Nasution. (FOTO: Medcom.id/Annisa Ayu)

Menko Darmin: Keputusan Uni Eropa Terkait Sawit Politis

Ekonomi minyak sawit kelapa sawit
Nia Deviyana • 18 Maret 2019 22:40
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai keputusan Uni Eropa (UE) yang mengklasifikasikan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) beserta turunannya sebagai komoditas berisiko tinggi adalah keputusan politis. Darmin mengatakan pengecualian CPO dari sektor biofuel UE untuk menguntungkan minyak nabati lainnya, termasuk rapeseed produksi UE.
 
"Dari awal sudah dirancang untuk mengatakan bahwa CPO itu berisiko tinggi. Menariknya, di UE itu tidak ada kajian komprehensif yang membandingkan CPO dengan minyak biji bunga matahari, bahkan belum ada kajian sudah bilang soybean oil itu low risk. Ini kan namanya tindakan diskriminatif," jelas Darmin di kantornya, Jakarta, Senin, 18 Maret 2019.
 
Darmin menuturkan ada beberapa fakta yang harus dibicarakan secara seimbang terkait kelapa sawit. Pertama, tidak bisa dibantah jika komoditas ini lebih produktif dibandingkan minyak nabati dari tanaman lainnya. Merujuk studi yang dilakukan satuan tugas kelapa sawit International Union for Conservation of Nature (IUCN), kelapa sawit hanya memerlukan 0,26 hektare lahan untuk memproduksi satu ton minyak nabati.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Di pihak lain, satu ton minyak nabati ini memerlukan tanah 1,43 hektare lahan minyak bunga matahari, bahkan minyak kacang kedelai memerlukan dua hektare lahan. Jadi, diperlukan lahan 8-9 kali lipat lebih luas untuk tanaman lainnya menghasilkan satu ton minyak nabati.
 
Kedua, kelapa sawit tergolong komoditas yang sustainable dengan kebijakan apa saja. Salah satu contohnya, pemerintah mendorong kesejahteraan petani kelapa sawit melalui Program Peremajaan sawit Rayat (PSR) yang telah diimplementasikan sejak 13 Oktober 2018. Melalui PSR, pemerintah mengharapkan adanya optimalisasi dari lahan perkebunan milik petani supaya menghasilkan produk berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.
 
"Melihat ada banyak orang hidup dari kelapa sawit, maka kita harus membicarakannya secara adil," tambah Darmin.
 
Penghapusan biofuel berbasis kelapa sawit rencananya akan ditetapkan Uni Eropa pada 2030. Hal ini tertuang dalam Delegated Regulation no. C (2019) 2055 Final tentang High and Low ILUC Risk Criteria on biofuels pada 13 Maret 2019. Dokumen ini akan diserahkan ke European Parliament dan Council untuk melalui tahap scrutinize document dalam waktu dua bulan ke depan.
 
Jika disahkan, maka kebijakan tersebut bakal memberi dampak signifikan pada ekspor sawit Indonesia ke Eropa karena tidak hanya peredaran kelapa sawit mentah yang dilarang, tetapi juga seluruh produk turunan yang menggunakan kelapa sawit mentah.
 
Sebagai upaya banding, pemerintah bakal menyampaikan sepuluh poin tanggapan terhadap langkah diskriminatif Uni Eropa terhadap komoditas sawit. Langkah ini menjadi tindak lanjut dari kesepakatan 6th Ministerial Meeting Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) yang diselenggarakan tiga negara yakni Indonesia, Malaysia, dan Kolombia pada 28 Februari 2019.
 
Tak hanya itu, pemerintah juga siap melawan kampanye hitam ini hingga ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) apabila kebijakan ini benar-benar dilakukan.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif