Menkeu Sri Mulyani. MI/SUSANTO.
Menkeu Sri Mulyani. MI/SUSANTO.

Pembiayaan Ultra Mikro 2018 Belum Terserap Sempurna

Ekonomi kredit
Desi Angriani • 11 Desember 2018 17:14
Jakarta: Pemerintah telah menyalurkan sedikitnya Rp1,67 triliun untuk pembiayaan ultra mikro kepada 608 ribu pelaku usaha hingga November 2018. Jumlah tersebut baru mencapai separuh dari total pembiayaan ultra mikro 2018 yang sebesar Rp2,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan alokasi anggaran pembiayaan ultra mikro tahun ini belum terserap secara sempurna. Padahal total modal yang disalurkan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) mencapai Rp8 triliun sejak 2017.

Demi menjangkau lebih banyak usaha mikro, pemerintah pun menganggarkan tambahan alokasi Pembiayaan UMi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp3 triliun dan menetapkan program Pembiayaan UMi sebagai program prioritas nasional di 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



"Di mulai Rp1,5 triliun di 2017, dan tahun ini Rp2,5 triliun dan belum habis terserap, tahun depan Rp3 triliun," kata Ani sapaannya dalam peluncuran Digitalisasi Pembiayaan Ultra Mikro di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018. Menurutnya, salah satu cara agar anggaran tersebut dapat terserap menyeluruh ialah dengan menerapkan sistem digitalisasi. Teknologi tersebut dapat masuk ke akar rumput tanpa menimbulkan overhead cost yang sangat tinggi. Dengan kata lain, penetrasi pembiayaan ke kelompok usaha sangat kecil dapat dimasuki Fintech hanya dengan menggunakan smartphone.

"BRI dulu tidak bisa dikalahkan ke bank lain karena penetrasi ke bawah luar biasa. Tapi eksistensi BRI saat ini akan disaingi dengan fintech yang bahkan tidak perlu buka kantor cabang," imbuh dia.

Ani menambahkan selama ini dukungan pemerintah melalui program KUR belum dapat menjangkau kelompok masyarakat dengan kebutuhan kredit Rp5-Rp10 juta. Apalagi dari total 59 juta UKM, sebagian besar  merupakan kelompok ultra mikro yang tidak bisa difasilitasi perbankan.

"Dengan subsidi bunga sebesar itu, maka jumlah KUR bisa lampaui Rp100 triliun atau 30 persen dari total populasi UKM. Namun ini masih dianggap cukup besar untuk kelompok masyarakat yang kebutuhan kreditnya hanya Rp5-Rp10 juta," ungkap Ani.

Adapun pemerintah meluncurkan pembiayaan ultra mikro (UMi) secara digital bagi debitur yang belum mendapat fasilitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ekosistem digital ini menyediakan alternatif metode pembiayaan secara cashless atau nontunai dengan nilai pembiayaan maksimal Rp10 juta.

Pembiayaan UMi menggandeng empat penyedia jasa sistem pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia, yaitu PT Telkom Indonesia (t-money), PT Telekomunikasi Selular (t-cash), PT Bukalapak.com (Bukalapak), dan PT Dompet Anak Bangsa (go-pay).

 


(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi