Illustasi. MI/Gino.
Illustasi. MI/Gino.

Upaya Menggugat Diskriminasi Sawit Uni Eropa Masih Berlanjut

Ekonomi kelapa sawit
Eko Nordiansyah • 10 April 2019 17:14
Jakarta: Pemerintah melanjutkan upaya melawan diskriminasi produk sawit Indonesia oleh Uni Eropa. Saat ini pemerintah, diwakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama negara-negara penghasil minyak kelapa sawit (CPOPC), tengah melakukan negosiasi di Brussels Belgia.
 
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan negosiasi masih dilaksanakan. Pertemuan dilakukan antara Anggota CPOPC yakni Indonesia dan Malaysia serta Kolombia sebagai negara pengamat dengan Komisi, Parlemen, dan Dewan Uni Eropa.
 
"Intinya kita memprotes masalah diskriminasi Uni Eropa terhadap sawit kita, dibandingkan edible oil yang lain. Karena sangat diskriminatif. Semua angka menunjukkan sawit lebih baik, kenapa kita yang di-banned," kata dia ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu, 10 April 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dirinya menambahkan Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad telah menandatangani joint letter yang menentang keras diskriminasi sawit oleh Uni Eropa. Pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi jika negosiasi tidak berjalan lancar.
 
"Kita memang sudah menyiapkan, mulai dari gugatan WTO sampai retaliasi, itu sudah kita siapkan. Namun kita siap menunggu perkembangan lebih lanjut, karena memang (pembahasan Uni Eropa) yang kedua untuk persetujuan Delegated Act itu kan tanggal 15-18 April. Kita lihat nanti seperti apa," jelas dia.
 
Anggota CPOPC menilai The Delegated Act sebagai kompromi politik di Uni Eropa yang bertujuan mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor energi terbarukan. Hal itu dilakukan demi keuntungan minyak nabati yang berasal dari bunga matahari (sun flower) dan rapeseed maupun minyak nabati lainnya di Eropa seperti soya bean oil.
 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam keterangannya kemarin menyebut bahwa CPOPC akan menyampaikan kekhawatiran pemerintah kepada para pemimpin dan otoritas Uni Eropa.
 
"Dengan harapan dapat membuka jalan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak terkait, termasuk pihak stakeholders sebagai pengguna minyak kelapa sawit dari Uni Eropa," ungkap Darmin.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif