Ilustrasi. Foto: MI/Benny Bastiandy.
Ilustrasi. Foto: MI/Benny Bastiandy.

Pemerintah Perlu Berembuk Selesaikan Polemik Impor Beras

Ekonomi impor beras
20 September 2018 23:08
Jakarta: Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyarankan Presiden Joko Widodo untuk memanggil Menko Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Dirut Bulog untuk memverifikasi data beras nasional. Verifikasi diperlukan untuk menyelesaikan polemik impor yang belakangan ini mencuat.
 
"Yang punya tupoksi impor atau ekspor itu Menteri Perdagangan. Dia bisa impor komoditas khusus seperti beras saat ada rekomendasi dari kementerian teknis, yakni Kementerian Pertanian. Menteri Perdagangan tidak akan mengimpor komoditas yang diperlukan tanpa rekomendasi Menteri Pertanian," kata Agus seperti dilansir Antara, Kamis, 20 September 2018.
 
Dia melanjutkan, perlu dicari tahu kebenaran data yang dimiliki Kementerian Pertanian. "Saya ngobrol dengan pengumpul data (pertanian) dari IPB (Institut Pertanian Bogor), data itu kalau ada puso (gagal panen), banjir, kerusakan sampai 50 persen, tidak boleh menaruh angka 50 persen. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa ada persoalan pada data pertanian kita," kata Agus.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan rapat koordinasi mutlak dilakukan untuk mengambil keputusan. Apalagi untuk memutuskan kebijakan impor pangan seperti pemenuhan beras masyarakat.
 
Tujuannya, kata dia, data impor terkoordinasi dengan baik. Rakor penting untuk mencegah adanya perbedaan data yang dimiliki masing-masing stakeholder.
 
"Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog harus melakukan rakor. Itu kan sudah protap," kata Emrus.
 
Menurutnya, kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat sangat dinamis. Rakor berfungsi untuk memberikan keputusan yang tepat mengikuti perubahan dunia.
 
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan data proyeksi produksi beras yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian sering meleset. Karena itu, pemerintah melakukan impor.
 
Memanasnya kisruh impor beras antara Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita membuat DPR mendorong diadakan rapat dengar pendapat gabungan. Mendag dan Dirut Bulog diminta hadir dalam rapat yang segera diadakan itu.
 

 

(UWA)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif