Komisi VII Tinjau Kinerja Kementerian ESDM Triwulan I
Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu. Foto: Dok. DPR
Jakarta: Komisi VII DPR RI melakukan rapat kerja dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Rapat tersebut dilakukan untuk meninjau kinerja lembaga yang dipimpin oleh Ignasius Jonan tersebut. 

“Berdasarkan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan besaran anggaran Kementerian ESDM sebesar Rp6.497.099.834.000,-. Komisi VII ingin mengetahui sejauh mana penggunaan anggaran di Kementerian ESDM, apakah selama Triwulan I sudah memenuhi kaidah-kaidah anggaran yang baik yaitu efektif, efisien, dan ekonomis, serta relevan dengan tujuan yang hendak dicapai,” kata Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu, dalam keterangan tertulis, Kamis, 31 Mei 2018.

Selain itu, Komisi VII DPR RI juga meminta penjelasan tentang 5 Keputusan Menteri ESDM terkait Undang-Undang Minerba, perkembangan negosiasi dengan PT. Freeport Indonesia, perkembangan konversi minyak tanah ke Elpiji untuk beberapa wilayah, Program CTL dan CTG.

"Dan mengenai perkembangan pembangkit listrik energi baru terbarukan yang mangkrak," ungkap dia.

Untuk UU Minerba, Gus Irawan menyebutkan bahwa Menteri ESDM Ignasius Jonan telah mengeluarkan 5 Keputusan Menteri ESDM.
Lima Keputusan Menteri ESDM tersebut adalah tentang pedoman pelaksanaan, pengenaan, pemungutan, dan pembayaran, penyetoran, penerimaan negara bukan pajak mineral dan batubara.

Selanjutnya, pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; pedoman pemasangan tanda batas wilayah izin usaha pertambangan atau wilayah izin wilayah usaha pertambangan khusus operasi produksi; pedoman permohonan evaluasi dan persetujuan pemberian rekomendasi ekspor mineral logam hasil pengolahan dan mineral logam dan kriteria tertentu; pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik.

"Komisi VII ingin mendapatkan penjelasan terkait 5 keputusan  tersebut dan dampaknya bagi kegiatan pertambangan," sebut dia.

Terkait perkembangan dengan PT Freeport Indonesia yang terbaru, dia berharap negosiasi pengambilan hak partisipasi yang akan dikonversi kedalam bentuk saham Freeport Indonesia, sebesar 40 persen dapat diselesaikan pada akhir April 2018.

Sementara untuk program konversi minyak tanah ke gas yang dilaksanakan sejak 2008, Komisi VII mempertanyakan kenapa hingga saat ini belum menyentuh beberapa daerah. Diantaranya, NTB, NTT, Maluku dan Papua

"Salah satu penyebabnya adalah persoalan infrastruktur yang belum ada. Komisi VII ingin mengetahui kemajuan pembangunan tanki Elpiji di Terminal BBM Ternao yang berkapasitas dua kali 500 ton yang rencananya akan selesai pada tahun 2018,” ujarnya.

Terkait masalah peningkatan nilai tambah batubara, melalui gratifikasi dan pencairan batubara, Komisi VII ingin mendapat informasi sejauh mana respon pelaku bisnis batubara terhadap Program CTL dan CTG, sambung Gus Irawan.

Sementara itu dalam paparannya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan bahwa mengenai PNBP, untuk Ttriwulan I telah mencapai 40,7 triliun. Jonan menyampaikan, lebih dari 50% Anggaran Kementerian ESDM dikembalikan pada pembangunan untuk masyarakat. 

“Mudah-mudahan tahun depan akan kita usahakan lagi di atas 50 persen dikembalikan kepada masyarakat,” ucapnya. 



(ROS)