Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro)
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro)

DKI Jakarta Butuh Perda Ketahanan Pangan

Ekonomi bank indonesia ketahanan pangan
Eko Nordiansyah • 15 Desember 2017 15:55
Solo: Bank Indonesia (BI) Perwakilan DKI Jakarta menyebutkan pemerintah pemerintah provinsi DKI Jakarta membutuhkan peraturan daerah (perda) untuk ketahanan pangan. Perda ini dimaksudkan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mampu menyediakan stabilitas harga pangan.
 
"Dengan Perda itu, BUMD dapat membeli pangan kemudian menjualnya dengan harga murah. Itu dalam rangka menjaga pasokan dan distribusi sehingga terjadi stabilitas harga," kata Kepala Kpw BI DKI Jakarta Donny P Joewono di Solo, Jawa Tengah, Jumat, 15 Desember 2017.
 
Dirinya menambahkan, adanya Perda ini juga akan melindungi BUMD dari masalah dalam upaya stabilisasi harga tersebut. Bahkan BUMD yang bergerak di bidang pangan akan mampu menguasai 20 sampai 30 persen pasar dibandingkan dengan pedagang lainnya.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Adapun BUMD DKI yang bergerak di penyediaan pangan adalah PT Food Station Tjipinang, PD Pasar Jaya, dan PD Dharma Jaya. Pangsa pasar ketiga BUMD DKI tersebut baru sebesar 10 persen, sehingga dengan pangsa pasar 30 persen BUMD DKI dapat lebih berpengaruh untuk menjaga harga pangan agar tidak fluktuatif.
 
"Selama ini Pemda hanya sebagai regulasi, DKI berusaha tidak hanya mengatur, tapi terjun sebagai pemain melalui BUMD. Kalau seluruh provinsi punya BUMD dan bisa stok pangan, tengkulak pasti kalah. Kalau sudah 30 persen, maka harga pangan itu sudah bisa dikendalikan oleh Pemda," jelas dia.
 
Selain meningkatkan pangsa pasar, keberadaan perda tersebut menjadi payung hukum bagi BUMD DKI untuk membeli pangan dengan harga mahal namun dapat menjualnya dengan murah atau sebaliknya. Hal ini juga memberi kepastian jika terjadi kasus hukum saat dalam upaya stabilisasi harga.
 
"Kalau tidak punya perda itu, kemudian menjual rugi, BUMD bisa ditangkap Bareskrim. Jakarta bisa beli mahal tetapi jual murah untuk kepentingan stabilisasi harga. Kalau dari sisi individu perusahaan, dia rugi memang. Tetapi dari sisi stabilisasi harga, dia tidak rugi," pungkasnya.
 

 

(AHL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif