Ilustrasi pencari kerja. (FOTO: MI/BARY FATHAHILAH)
Ilustrasi pencari kerja. (FOTO: MI/BARY FATHAHILAH)

Labor Institute Sebut 5 Tantangan Ketenagakerjaan di 2019

Ekonomi tenaga kerja
Cindy • 01 Januari 2019 10:41
Jakarta: Labor Institute Indonesia atau Institut Pengembangan Kebijakan Alternatif Perburuhan mencatat ada lima permasalahan ketenagakerjaan di 2018 yang masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Bahkan ini menjadi tantangan utama di 2019 yang merupakan tahun politik.

Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia Andy William Sinaga mengungkapkan kelima permasalahan tersebut adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat digitalisasi atau otomatisasi, informalisasi tenaga kerja, BPJS, masih tingginya Kecelakaan dan Keselamatan Kerja (K3), serta outsourcing.

Menurut dia PHK akibat digitalisasi atau otomatisasi terjadi di 2018 sebagai akibat pergerakan ekonomi digital. Sektor-sektor seperti retail, perbankan, transportasi, manufaktur, otomotif, tekstil, dan elektronik adalah sektor yang rentan mengalami PHK karena digitalisasi dan otomatisasi.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



"Kami mencatat lebih kurang 100 ribu pekerja kehilangan pekerjaannya di 2018 ini karena digitalisasi disektor tersebut," kata dia dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa, 1 Januari 2019. Labor Institute Indonesia memprediksi di 2019 , PHK disektor-sektor tersebut akan semakin masif terjadi, dan pemerintah perlu mengantisipasi dengan membuat blue print strategi penciptaan lapangan kerja di era digitalisasi.

Sebagai akibat terjadinya PHK tersebut, menimbulkan tumbuhnya informalisasi tenaga kerja dengan akan semakin menjamurnya Pekerja Kaki Lima (PKL) atau pekerja mandiri yang akan menimbulkan kesemrawutan penataan kota-kota besar, yang akan berdampak terhadap permasalahan sosial.

"Hal tersebut dapat kita lihat dengan semakin masifnya PKL di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan. Lebih kurang satu juta PKL tumbuh di 2018 ini," tambah dia.

Seiring dengan masifnya PHK akan menimbulkan permasalahan penarikan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu sistem pendataan di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan akan mengalami kekacauan karena migrasi kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan ke BPJS Kesehatan yang semakin tinggi dikhawatirkan ada ketidaksiapan perangkat dan sumber daya di ke 2 BPJS tersebut dalam melakukan adjustment.

"Belum lagi permasalahan pelayanan BPJS Kesehatan yang sampai saat ini belum berjalan maksimal dan permasalahan defist yang menghantui BPJS Kesehatan," tuturnya.

Kemudian permasalahan K3 yang masih cukup tinggi terjadi di 2018 juga akan terjadi di 2019. Perhatian perusahaan terhadap K3 ini masih rendah, karena sistem manajemen K3 (SMK3) perusahaan tidak berjalan dengan baik, dan masih banyak perusahaan yang tidak memiliki SMK3.

Selain itu audit K3 dan Pengawasan K3 berdasarkan PP 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3, dan UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, masih sangat minim dilakukan oleh pemerintah.

Selanjutnya outsourcing tenaga kerja akan semakin menjamur dengan minimnya perlindungan bagi tenaga kerja outsourcing, seperti minimnya perlindungan terhadap jaminan sosial (BPJS), kontrak kerja yang tidak adil, dan tenaga kerja outsourcing yang dibayar di bawah upah minimum.

"Pemerintah dituntut untuk segera merancang solusi dari kelima permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di 2018 ini dan akan semakin masif di 2019," pungkasnya.

 


(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi