Ilustrasi transportasi berbasis online. Dok : Medcom.id.
Ilustrasi transportasi berbasis online. Dok : Medcom.id.

Kemenhub Buat Aturan Suspensi untuk Angkutan Daring

Ekonomi kemenhub transportasi berbasis aplikasi
Cahya Mulyana • 26 Desember 2018 20:48
Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus untuk menggantikan PM 108 Tahun 2017. Kemenhub tetap mengutamakan keselamatan dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penetapan batas tarif serta penerapan suspensi.

"Salah satu hal yang ditekankan adalah perihal suspensi yang selama ini dikeluhkan oleh para pengemudi. Kemenhub sudah meminta aplikator untuk membagi suspensi ke dalam beberapa kriteria yaitu ringan, sedang, berat dan sangat berat," terang Direktur Angkutan dan Multimoda Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Ahmad Yani, di Jakarta, Rabu, 26 Desember 2018.

Menurut dia, untuk sanksi sedang, akun driver yang terkena suspensi bisa dikembalikan lagi. Kalau termasuk kriteria berat harus dipertimbangkan. "Sementara kalau sudah sangat berat itu akan ada sanksi pidana. Hal ini akan dievaluasi oleh masing-masing aplikator," jelas Yani.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Sementara itu, terkait Rancangan Peraturan Menteri (RPM) yang membahas mengenai ojek online saat ini masih digarap oleh pihak Kemenhub. "Pihak Kemenhub tetap tidak melegalkan ojek online sebagai angkutan umum, tetapi hanya ingin menjaga keamanan di angkutan, karena dinilai sangat perlu diterapkan, mengingat penyumbang angka kecelakaan terbesar adalah sepeda motor dengan jumlah presentase sebesar 70 persen," paparnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tidak menaungi segala hal yang berkaitan dengan regulasi taksi daring ini. Termasuk dalam pemberian payung hukum akan diberikan oleh presiden.

"Payung hukum kemungkinan akan langsung diturunkan dari presiden, namun beberapa kementerian seperti Kemenhub, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo), Kementerian UKM, serta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sudah berunding agar masing-masing dapat mempersiapkan PM," ungkapnya.

Sementara itu, Budi mengaku akan tetap mengikuti kaidah Mahkamah Agung (MA) karena itu keputusan tertinggi yang harus diakomodasi dan diharapkan peraturan menteri dapat mengikuti.

"Terkait masalah tarif, aplikator tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan oleh Kemenhub, dengan batas bawah Rp3.500 dan batas atas Rp6.000. Di antara itu, skema penetapan tarif bisa ditetapkan oleh Gubernur, dan aplikator pun diharapkan dapat bekerja sama dan menetapkan harga sesuai dengan batas yang sudah ditetapkan supaya bisa memberikan kemudahan bagi pengemudi dan aplikator itu sendiri," pungkasnya.

 


(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi