Legislator Dukung Cara BPS Menghitung Data Beras
Ilustrasi Beras. Foto: MI/Benny Bastiandy
Jakarta: Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fauzi Amro mendukung langkah Badan Pusat Statistik (BPS) yang memanfaatkan teknologi citra satelit untuk menghitung data produksi beras di Indonesia. Metode ini menurutnya memiliki tingkat akurasi yang tinggi. 

"Metode ini dapat membuat data produksi beras seluruh kementerian terkait menjadi sama. Selain itu, data beras ini nantinya dapat menjadi pijakan dalam mengambil kebijakan nasional," ucap Fauzi, melalui keterangan tertulis, Rabu, 24 Oktober 2018.

Fauzi berpandangan metode perhitungan produksi beras ini dapat disosialisasikan ke kementerian terkait, terutama Kementerian Pertanian (Kementan). Tujuannya, agar pemerintah bisa mendapatkan data produksi beras yang valid. 

"Apalagi hal ini sudah diresmikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Semoga dengan penyempurnaan metode ini kebijakan beras akan menjadi lebih terpadu," kata dia.

Dari metode baru yang dipakai BPS tercatat surplus produksi beras pada 2018 sebanyak 2,8 juta ton. Jauh di bawah data atau perhitungan Kementan. Berdasarkan laman resmi Kementan, surplus beras tahun ini sebesar 13,03 juta ton. Perhitungan tersebut dari produksi beras 2018 sebesar 80 juta ton atau 46,5 juta ton setara beras. Sementara total konsumsi beras nasional tercatat 33,47 juta ton.

Baca: BPS Klaim Metode Perhitungan Data Beras Terbaru Lebih Baik

Terkait perbedaan data penghitungan yang dikeluarkan BPS dengan Kementan ini, ia menyarankan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan. Menurutnya, BPK harus mengaudit Kementan sebagai penggunaan anggaran.

Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan sudah mengingatkan Kementan agar tidak terburu-buru mengklaim bahwa produksi padi mengalami surplus sebanyak 13,3 juta ton beras. Menurutnya, data tersebut masih bisa mengalami perubahan hingga akhir 2018. 

"Kami sudah sering menyampaikan ke Kementan agar menunggu publikasi BPS sebelum mengeluarkan data. Kami juga selalu bilang jangan kampanye surplus berlebih," ucap dia.

Alamsyah mendukung jika BPK melakukan audit anggaran. "Selain produksi beras, Kementan juga perlu diaudit masalah cetak sawah, anggaran pembelajaan alat produksi pertanian, dan produksi pertanian lainnya," kata dia.

Melansir Antara, Eksekutif Center for Badget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi bahkan meminta BPK bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut adanya potensi kerugian negara dalam pengelolahan anggaran di Kementan. 
 
Alasannya, untuk menyukseskan program ketahanan pangan ini, pemerintah harus mengeluarkan anggaran yang tak sedikit sebagai bentuk keseriusannya. Di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah memberi anggaran Rp23,8 triliun kepada Kementan.

"Supaya kelihatan jelas, ke mana saja anggaran yang dikelola Kementan," kata Uchok.






(UWA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id