Inkracht, KKP Catat 62 Kapal Siap Ditenggelamkan
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah banyak memberantas kapal illegal fishing selama masa jabatannya. Sejak periode 2014-2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kendali Susi telah menenggelamkan 363 kapal yang melakukan pencurian ikan diperairan Tanah Air.

Kebijakan penenggelaman kapal asing yang tertangkap mencuri di lautan nusantara ini merupakan kapal-kapal yang sudah inkracht oleh pengadilan setempat. Pastinya, kapal itu mencuri ikan laut diperairan Indonesia.

Pelaksana tugas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Nilanto Perbowo mengatakan sepanjang tahun lalu KKP telah menenggelamkan 127 kapal. Penenggelaman bekerja sama dengan TNI AL dan Polri melalui koordinasi Satgas 115.

KKP, kata dia, mencatat masih ada sebanyak 62 kapal lagi yang telah diputuskan inkracht oleh pengadilan untuk ditenggelamkan. Namun menjadi persoalan apakah itu bisa terjadi lantaran Menteri Koord‎inator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan untuk tidak kembali menenggelamkan kapal.

"Ya saya pikir cukup lah (penenggelaman), tunggu nanti perkembangannya. Arahan pak Presiden sudah jelas. Tadi Bu Menteri (Susi Pudjiastuti) dalam pengantar juga jelas. Tolong temen-temen pelajari buka semua youtube yang ada Bu Susi," ungkap Nilanto, dalam konferensi pers, di KKP, Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018.

Langkah penenggelaman kapan, tambanya, merupakan ‎salah satu langkah dalam memberikan efek jera bagi pelaku pencuri ikan di Indonesia. Apalagi, sumber daya ikan laut di Indonesia sangat melimpah sehingga memberi peluang untuk banyak orang mencuri.

"Intinya Presiden sudah jelas, di daerah perairan kita sering kedapatan tamu yang tidak pernah ketok pintu. Meski sudah dilakukan penenggelaman dengan berbagai macam cara, toh kapal-kapal asing tadi tetap masuk ke dalam. Artinya, sumber daya perikanan kita banyak, jauh lebih bagus dari mereka, kenapa tidak menangkap di perairanya sendiri," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, penenggelaman kapal juga sesuai arahan undang-undang (UU). Jadi, KKP melakukannya sesuai dengan aturan yang jelas. "Y‎ang penting kita berkepentingan melaksanakan perintah Presiden, perintah UU. Kita bekerja sama dengan semua unsur, semua pihak, baik dalam maupun luar negeri," pungkasnya.



(ABD)