Ilustrasi Garuda Indonesia. Foto: MI/Amirudin.
Ilustrasi Garuda Indonesia. Foto: MI/Amirudin.

Efisiensi, Garuda Setop Sementara Jalur Jakarta-Eropa

Ekonomi Garuda Indonesia
Media Indonesia • 13 Desember 2019 09:41
Jakarta: Garuda Indonesia menghentikan sementara sejumlah rute penerbangan ke beberapa negara tujuan Eropa demi efisiensi perusahaan.
 
"Kita hanya akan terbang sesuai kompetensi. Tujuan London, misalnya, sudah kita suspensi dari kemarin (Rabu, 11 Desember 2019)," kata Direktur Niaga Pikri Ilham Kurniansyah seusai dipanggil Menteri BUMN Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2019.
 
Ia menjelaskan evaluasi tersebut akan berakhir setidaknya sampai Januari setelah musim libur Natal dan Tahun Baru usai, atau bahkan setelah RUPS luar biasa. Rute jarak jauh Jakarta-London yang dilayani Garuda Indonesia dioperasikan sejak April 2017.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Garuda Indonesia melayani penerbangan nonstop dari dan menuju London menggunakan Boeing 777-300 ER berkapasitas 314 penumpang, terdiri atas delapan kursi first class, 38 kursi kelas bisnis, dan 268 kursi kelas ekonomi.
 
Terkait dengan perbaikan organisasi, manajemen PT Garuda Indonesia telah menunjuk empat pelaksana tugas harian perusahaan seusai Menteri BUMN Erick Thohir memberhentikan sementara dewan direksi lama.
 
Jajaran pelaksana tugas (plt) direksi PT Garuda Indonesia itu langsung ditugasi Erick Thohir untuk mengembalikan posisi karyawan yang selama ini dibuang di masa kepimpinan Ari Askhara.
 
"Mutasi dan rotasi karyawan akan kita tinjau ulang. Kita kembalikan ke kebutuhan perusahaan," kata PlT Direktur Human Capital Garuda Indonesia Capt Aryaperwira Adileksana di kesempatan yang sama.
 
Sementara itu, perihal dugaan pelecehan seksual terhadap pramugari oleh sejumlah petinggi Garuda saat di bawah kepemimpinan Ari Askhara, Presiden Joko Widodo pun angkat suara.
 
"Itu bukan urusan BUMN lagi, itu urusan polisi," kata Presiden.
 
Jika itu terbukti, kata Menteri BUMN Erick Thohir, sanksi pemecatan pun menanti.
 
"Hukumnya belum ada. Tapi kalau di Amerika, itu nanti saya pelajari, bisa diberhentikan. Apalagi kalau ada pegawai wanita yang jelas-jelas sudah ada sexual harrashment itu," ungkap Menteri Erick.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif