Ilustrasi. Foto : MI/RAMDANI.
Ilustrasi. Foto : MI/RAMDANI.

SMI Proyeksikan Pembiayaan SDGs Rp85,6 Triliun di 2021

Ekonomi sdg PT SMI
Desi Angriani • 28 Oktober 2019 16:04
Jakarta: PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) memproyeksikan pembiayaan untuk proyek tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) Rp85,6 triliun pada 2021. Jumlah tersebut naik dua kali lipat dari nilai komitmen pembiayaan tahun ini yang sebesar Rp42,8 triliun.
 
"Kalau pemerintah konsisten dengan kebijakan sekarang apalagi nanti kebijakan energi terbarukan atau kebijakan baru yang lebih favourable, saya kira nilainya bisa double," kata Direktur PT SMI Darwin Trisna dalam acara SIO Partners Gathering 2019 di Hotel Ayana MidPlaza, Jakarta, Senin, 28 Oktober 2019.
 
Darwin mengatakan kebutuhan pembiayaan meningkat seiring dengan jumlah mitra SDG Indonesia One (SIO) khususnya dalam pengembangan proyek energi terbarukan. "Program banyak dan mereka melihat potensi Indonesia untuk meng-achieve SDGs itu besar sekali potensinya," imbuh dia.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya, platform SIO memberikan kemudahan bagi para mitra dalam menfokuskan isu proyek SDGs Indonesia. Karena itu, jumlah mitra SIO mencapai 31 yang meliputi bank pembangunan, lembaga donor, filantropi, lembaga multilateral, perbankan komersial, lembaga climate funds dan investor.
 
"Ketika melihat platforms seperti SIO mereka seneng banget. Karena bisa betul mengadress isu proyek," ungkapnya.
 
Saat ini SIO membantu penanganan rekonstruksi dan rehabilitasi di daerah bencana seperti Palu, Sigi, Donggala, Sulawesi Tengah. Termasuk dalam penyaluran fasilitas pembiayaan daerah, penyediaan technical assistance (TA) pada proyek infrastruktur ramah lingkungan, hingga pemberian capasity building.
 
"Berkat arahan Kemenkeu dan mitra, SIO dalam setahun terakhir bisa berjalan dengan baik," tegas Darwin.
 
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Brahmantio Isdijoso menambahkan skema blinded finance yang diterapkan dalam meraup pembiayaan proyek SDGs akan mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proyek-proyek yang mendapat pembiayaan di antaranya air bersih, pengadaan bus, energi hingga kesehatan.
 
"Tidak perlu lagi 100 persen membebani pada APBN, kita bisa manfaatkan inisiatif dari skema blended finance," ungkap dia.
 
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sebelumnya mengatakan pemerintah membutuhkan pembiayaan program tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebesar Rp7.638 triliun untuk periode 2020-2024. Dari jumlah tersebut, peranan pembiayaan dari non pemerintah diperkirakan terus meningkat.
 
Pelaksanaan SDGs membutuhkan mobilisasi sumber-sumber pembiayaan dari domestik maupun internasional, serta inovasi instrument dan skema pembiayaan baru. Misalnya skema pendanaan (creative financing) antara lain PINA, Blended Finance serta Output Based Transfer/hibah ke daerah
 
Contoh instrumen pembiayaan inovatif tersebut seperti KPBU, trust fund, green bond, green sukuk, CSR, blended finance, sosial impact fund, filantropi, zakat on SDGs, crowdfunding, serta PINA.
 
"Keberhasilan pembiayaan investasi untuk SDGs hanya dapat dicapai melalui kemitraan seluruh pihak secara inklusif, sifatnya partisipatif dan berdampak bagi masyarakat," kata Bambang di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif