Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. (FOTO: Medcom.id/Desi Angriani)
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. (FOTO: Medcom.id/Desi Angriani)

Industri Hasil Tembakau Serap 5,98 Juta Tenaga Kerja

Ekonomi industri rokok tembakau
Nia Deviyana • 23 Maret 2019 07:09
Jakarta: Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Industri Hasil Tembakau (IHT) sebagai sektor manufaktur nasional yang strategis. Selain bisa diolah menjadi produk hilirisasi, tembakau merupakan sektor padat karya yang berorientasi ekspor sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi.
 
"Pada 2018, nilai ekspor rokok dan cerutu mencapai USD931,6 juta atau meningkat 2,98 persen dibanding 2017 sebesar USD904,7 juta," ujar Airlangga pada acara Dialog dengan Karyawan Mitra Produksi Sigaret (MPS) dan Paguyuban Sampoerna Retail Community (SRC) di Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat, 22 Maret 2019.
 
Dalam siaran pers yang diterima Medcom.id, Menperin menjelaskan nilai ekspor rokok dan cerutu pada 2018 mencapai USD931,6 juta atau meningkat 2,98 persen dibanding 2017 sebesar USD904,7 juta. Sementara, total tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri rokok sebanyak 5,98 juta orang, terdiri dari 4,28 juta adalah pekerja di sektor manufaktur dan distribusi, serta sisanya 1,7 juta bekerja di sektor perkebunan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


IHT juga penyumbang penerimaan negara yang cukup signfikan melalui cukai. Sepanjang 2018, penerimaan cukai rokok menembus hingga Rp153 triliun atau lebih tinggi dibanding perolehan di 2017 sebesar Rp147 triliun. Penerimaan cukai rokok pada tahun lalu, berkontribusi mencapai 95,8 persen terhadap cukai nasional.
 
Namun demikian, produk IHT merupakan barang kena cukai untuk mengendalikan konsumsinya. Sebagai konsekuensinya, peraturan terkait rokok semakin ketat baik di dalam maupun luar negeri karena pertimbangan perlindungan konsumen dan kesehatan menjadi tantangan tersendiri bagi industri rokok.
 
"Tentunya, melalui industri ini, kami tidak menganjurkan agar masyarakat banyak mengonsumsi rokok, tetapi kami mengajak bahwa anak-anak muda dijauhkan dari rokok, terutama anak sekolah. Selain itu, kami mendorong untuk menjaga kesehatan melalui R&D industrinya," ungkap Airlangga.
 
Beberapa peraturan terkait industri rokok, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
 
Selain itu, ada Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Regulasi ini ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.64 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Rokok.
 
"Peraturan-peraturan tersebut merupakan kebijakan yang menjadi jalan tengah dalam menjamin kepastian berusaha IHT dengan tetap menjaga aspek penyerapan tenaga kerja dan menjamin aspek kesehatan masyarakat," pungkasnya.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif