Menko Maritim Luhut Pandjaitan. (FOTO: Medcom.id/Ilham Wibowo)
Menko Maritim Luhut Pandjaitan. (FOTO: Medcom.id/Ilham Wibowo)

Diskriminasi Sawit, RI Ancam Mundur dari Kesepakatan Paris

Ekonomi minyak sawit kelapa sawit cpo
Suci Sedya Utami • 27 Maret 2019 16:32
Jakarta: Indonesia mengancam akan keluar dari Perjanjian Paris (Paris Agreement) terkait perubahan iklim karena adanya diskriminasi minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) di Uni Eropa.
 
Hal tersebut disampaikan oleh Menko Maritim Luhut B Pandjaitan dalam acara seminar pengembangan industri kelapa sawit menuju kemandirian. Luhut mengatakan Indonesia akan mengikuti langkah Amerika Serikat (AS) yang juga telah mundur dari kesepakatan tersebut.
 
"Kalau bicara lingkungan, US keluar juga dari climate change. Kita firm karena ini kepentingan nasional, karena rakyat kecil. Presiden Jokowi di Solo bilang firm enggak main-main," kata Luhut di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Luhut mengatakan pemerintah siap pasang badan untuk para petani sawit. Dia bilang ada hampir 20 juta orang menggantungkan hidup dari komoditas tersebut. Ia mengatakan kelapa sawit turut menyumbang lapangan pekerjaan bagi rakyat dan berdampak bagi penurunan kemiskinan.
 
Baca juga: Indonesia Tak Gentar Menghadapi Uni Eropa
 
Menko Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya menegaskan pemerintah berencana menggugat Uni Eropa ke Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body) WTO. Gugatan akan dilayangkan bila Renewable Energy Derective (RED) II terkait embargo ekspor minyak kelapa sawit diberlakukan.
 
"Kita akan bawa ke WTO karena itu forumnya untuk bertengkar," kata Darmin.
 
Selain itu pemerintah bisa melakukan kebijakan sepihak dengan memboikot seluruh produk yang diimpor dari Uni Eropa. Ia meyakini UE akan ketar-ketir lantaran Indonesia merupakan pasar yang besar bagi produk mereka khususnya moda transportasi.
 
Baca juga:Diskriminasi Kelapa Sawit Upaya Eropa Menstabilkan Neraca Dagang
 
Meski demikian pemerintah masih menempuh langkah diplomasi agar hubugan kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa tidak terganggu. Berbagai langkah telah dilakukan termasuk menggandeng negara-negara produsen minyak sawit yang tergabung dalam Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) yakni Indonesia, Malaysia, dan Columbia untuk menolak RED II.
 
Ia pun menduga larangan ekspor sawit ke Uni Eropa bersifat politis. Serupa dengan AS pada 2012 lalu, pengecualian CPO dari sektor biofuel UE untuk menguntungkan minyak nabati lainnya, termasuk rapeseed produksi UE.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif