Asuransi Jiwasyara. Foto : MI/RAMDANI.
Asuransi Jiwasyara. Foto : MI/RAMDANI.

BPK Ogah Kasus Century Terulang di Jiwasraya

Ekonomi Jiwasraya
Eko Nordiansyah • 08 Januari 2020 19:31
Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak ingin kasus yang membelit PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengulang kasus Bank Century yang pernah terjadi. Meskipun BPK mengindikasikan adanya potensi kasus Jiwasraya berdampak sistemik akibat gagal bayar produk JS Saving Plan yang dimiliki.
 
Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengaku jangan sampai Jiwasraya bernasib seperti Century. Apalagi waktu itu Bank Century diduga menyelewengkan dana sebesar Rp678 miliar, namun kemudian angkanya meningkat hingga menjadi Rp6,7 triliun.
 
"Jadi angkanya akan sangat besar. Kita tidak ingin sampai kesitu justu ini kita lakukan mencegah supaya tidak menjadi masalah yang besar," kata dia di Gedung BPK, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Januari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam kurun 2010 sampai dengan 2019, BPK telah dua kali melakukan pemeriksaan atas PT Asuransi Jiwasraya (PT AJS) yaitu Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 2016 dan Pemeriksaan Investigatif (Pendahuluan) 2018.
 
Dalam PDTT 2016, BPK mengungkap 16 temuan terkait dengan pengelolaan bisnis, investasi, pendapatan dan biaya operasional PT AJS 2014 sampai dengan 2015. Temuan tersebut antara lain investasi pada saham TRIO, SUGI, dan LCGP 2014 dan 2015 tidak didukung oleh kajian usulan penempatan saham yang memadai.
 
Selain itu, PT AJS berpotensi menghadapi risiko gagal bayar atas transaksi investasi pembelian Medium Term Note PT Hanson Internasional (HI). PT AJS dinilai kurang optimal dalam mengawasi reksa dana yang dimiliki dan terdapat penempatan saham secara tidak langsung di satu perusahaan yang berkinerja kurang baik.
 
Selain melakukan melakukan penghitungan kerugian negara, BPK juga mulai melakukan pemeriksaan investigatif pada PT AJS. Tujuannya adalah untuk mengungkap adanya ketidakpatuhan, ketidakpatuhan yang berindikasi kecurangan (fraud), serta indikasi kerugian negara dan/atau unsur pidana.
 
"Ruang lingkup pemeriksaan adalah seluruh kegiatan di PT AJS yang meliputi kegiatan jasa asuransi, investasi, dan kegiatan operasional lainnya. Selain itu BPK juga melakukan pemeriksaan atas pengawasan oleh OJK, pembinaan dan pengawasan oleh komisaris dan Kementerian BUMN serta pemeriksaan oleh akuntan publik," ungkapnya.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif