Wakil Menteri Keuangan dan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ex-officio Kementerian Keuangan Suahasil Nazara. Foto : Medcom/Desi.
Wakil Menteri Keuangan dan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ex-officio Kementerian Keuangan Suahasil Nazara. Foto : Medcom/Desi.

Suahasil Diharap Tambah Kekuatan OJK

Ekonomi ojk
Husen Miftahudin • 13 Januari 2020 17:09
Jakarta: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyambut positif atas bergabungnya Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Suahasil kini telah resmi menjadi anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ex-officio Kementerian Keuangan menggantikan Mardiasmo.
 
Menurut Bos OJK, kehadiran Suahasil bisa menambah semangat dan kekuatan. Utamanya dalam hal pengawasan dan tata kelola industri jasa keuangan di Indonesia.
 
"Tentunya ini (bergabungnya Suahasil) akan jadi kekuatan tambahan bagi kita sehingga kita harapkan ada nilai tambah buat dewan komisoner kita buat mengambil beberapa kebijakan," ungkap Wimboh usai menyaksikan sumpah jabatan Suahasil di Mahkamah Agung (MA), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin, 13 Januari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Apalagi, aku Wimboh, OJK saat ini punya agenda besar dalam mereformasi pengawasan dan pengaturan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang ada di Indonesia. Kebijakan yang dirancang sejak 2018 itu perlu diterapkan segera mengingat banyaknya asuransi dan industri keuangan non bank yang terjerat skandal investasi.
 
Hal ini berkaca pada kasus gagal bayar dan rekayasa laporan keuangan pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Teranyar, PT ASABRI (Persero) yang juga dianggap lalai dalam pengelolaan investasi sehingga mengalami kerugian hingga Rp10 triliun.
 
Adapun langkah reformasi dan pengaturan LKNB mirip dengan reformasi perbankan pascakrisis. Salah satunya mewajibkan LKNB untuk menerapkan manajemen risiko (risk management) yang baik.
 
"Risk management di LKNB ini berbeda dengan perbankan, tapi prisipnya sama. Hanya size-nya barangkali yang berbeda. Nah, risk management harus diterapkan (nantinya di LKNB)," urainya.
 
Terkait perbaikan pengawasannya, OJK bergerak berdasarkan basis risiko (risk based). Dalam hal ini, OJK juga melakukan reformasi pada detail pelaporan LKNB kepada otoritas. Item-item apa yang harus dilaporkan pada OJK akan dirombak total.
 
"Terutama reporting bukan hanya posisi neraca, tapi termasuk instrumennya apa saja. Itu paling tidak setiap bulan harus dilaporkan OJK," tegasnya.
 
OJK juga bakal mewajibkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. "Akan ada pedoman governance khusus yang kita buat. Secara umum sama, tapi khusus LKNB karena size-nya berbeda dengan bank mungkin penekanannya berbeda," ucap Wimboh.
 
Sementara itu, Suahasil siap bekerja bersama untuk memperkuat pengawasan OJK untuk sektor LKNB. Salah satunya dengan menyiapkan pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP) untuk memperkuat sektor asuransi nasional. Lembaga tersebut berbentuk independen layaknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
 
Menurutnya, lembaga terpisah yang mengawasi polis asuransi penting untuk memperkuat pengawasan internal. Pasalnya, pengawasan OJK selama ini belum optimal dalam memberikan sinyal baik atau buruknya laporan keuangan di sektor jasa keuangan.
 
"Memang diperlukan pengawasan yang kuat dan pengawasan yang harus bisa memberikan sinyal. Sekarang memang ada lembaga pengawas internal, lalu laporan keuangan dilakukan proses audit, yang kita lihat proses internal. Jadi kita mesti memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami gerak dari sektor keuangan tersebut supaya jangan hanya sekadar audit tapi tidak memberikan signaling," pungkas dia.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif