Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ex-officio Kementerian Keuangan Suahasil Nazara. Foto : Medcom./Desi.
Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ex-officio Kementerian Keuangan Suahasil Nazara. Foto : Medcom./Desi.

Pemerintah Siapkan Lembaga Penjamin Polis Asuransi

Ekonomi Jiwasraya
Desi Angriani • 13 Januari 2020 14:10
Jakarta: Pemerintah menyiapkan pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP) untuk memperkuat sektor asuransi nasional. Hal ini menyusul kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang berpotensi sistemik.
 
Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ex-officio Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan OJK sudah menyerahkan berkas pembentukan LPP kepada pemerintah. Lembaga tersebut berbentuk independen layaknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
 
"Kalau persiapannya kita terus persiapan untuk mendesain yang namanya lembaga penjaminan polis asuransi tersebut," kata Suahasil di Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menjelaskan RUU Penjamin Polis merupakan amanat undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi. Dalam pasal 53 ayat 1 disebutkan, bahwa perusahaan asuransi wajib dan perusahaan asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.
 
"Nah ini diamanatkan dibentuk dengan UU. Jadi UU itu juga merupakan satu pekerjaan rumah tentu kita tahu bahwa kalau dia merupakan UU memerlukan koordinasi dengan DPR dalam proses persetujuannya," tuturnya.
 
Suahasil menambahkan lembaga terpisah yang mengawasi polis asuransi penting untuk memperkuat pengawasan internal. Pasalnya, pengawasan OJK selama ini belum optimal dalam memberikan sinyal baik atau buruknya laporan keuangan di sektor jasa keuangan.
 
"Memang diperlukan pengawasan yang kuat dan pengawasan yang harus bisa memberikan sinyal. Sekarang memang ada lembaga pengawas internal, lalu laporan keuangan dilakukan proses audit, yang kita lihat proses internal. Jadi kita mesti memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami gerak dari sektor keuangan tersebut supaya jangan hanya sekadar audit tapi tidak memberikan signaling," pungkas dia.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif