Illustrasi. Foto : MI/Ramdani.
Illustrasi. Foto : MI/Ramdani.

OJK Atur Penggalangan Dana Lewat Online

Ekonomi ekonomi digital
Husen Miftahudin • 10 Oktober 2019 15:55
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan penggalangan dana atau urun dana secara online (daring) tak lagi bisa dilakukan sembarangan. Layanan urun dana kini sudah diatur otoritas melalui payung hukum POJK Nomor 37 Tahun 2018.
 
Beleid tersebut menyebutkan, penyelenggara penggalangan dana harus mendapatkan izin dari OJK. Selain penyelenggara, penerbit dan pemodal penggalangan dana juga harus jelas, termasuk batasan dan aturan yang harus ditaati.
 
Penggalangaan dana beroperasi dengan mengelola dana yang disetor dari para pemodal untuk membeli saham dari penerbit atau penyelenggara. Penerbit merupakan perusahaan berbadan hukum yang menawarkan sahamnya kepada pemodal melalui penyelenggara untuk memperoleh pendanaan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK, Fakhri Hilmi menjelaskan penerbit yang ingin mengajukan penggalangan dana harus melalui penyelenggara yang sudah mendapatkan izin dari OJK. Meski hanya diperuntukan bagi usaha kecil atau mikro, penerbit sudah harus berbentuk perseroan terbatas (PT).
 
Penerbit tidak boleh dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh konglomerasi. Perusahaan terbuka maupun anak usahanya juga tidak diperkenankan untuk mengajukan penyelenggara layanan urun dana.
 
"Penerbit ini merupakan perusahaan dengan kekayaan maksimal Rp10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan)," ujar Fakhri dalam bincang media di Gedung Soemitro Djojohadikusumo OJK, Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Oktober 2019.
 
Penerbit saham di penggalangan dana ini juga wajib menyampaikan laporan tengah tahun, laporan tahunan, dan laporan insidental ke OJK. Perubahan susunan pemilik dari penerbit juga wajib untuk dilaporkan ke OJK.
 
Penerbit saham dalam penggalangan dana ini juga dibatasi maksimal untuk menawarkan sahamnya seharga Rp10 miliar dalam jangka waktu penawaran 12 bulan. Penerbit juga dilarang menawarkan sahamnya lebih dari satu penyelenggara dalam waktu bersamaan.
 
"Misalnya dia melakukan penerbitan dan batas waktunya 60 hari, lalu dia dapat Rp2 miliar. Dia boleh terbitin lagi tahap dua, terus begitu sampai Rp10 miliar sampai satu tahun. Boleh seperti itu, yang penting tidak boleh lebih dari Rp10 miliar," ungkap Fakhri.
 
Lantaran penerbitan penyelenggara penggalangan dana ini merupakan pelepasan saham, maka setiap tahunnya penerbit harus menjabarkan kinerja keuangan. Penerbit juga harus memberikan dividen sesuai kepemilikan saham pemodal.
 
Hingga saat ini, terdapat 10 calon penyelenggara penggalangan dana yang izinnya masih diproses OJK. Sementara, baru satu penyelenggara layanan penggalangan dana yang sudah memperoleh izin dari otoritas, yakni PT Santana Daya Inspiratama (Santara).
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif