Ilustrasi (MI/RAMDANI)
Ilustrasi (MI/RAMDANI)

Ekspor Kertas Indonesia ke Korsel Kembali Lancar

Ekonomi pertumbuhan ekonomi ekspor ekonomi indonesia
Ilham wibowo • 23 Juli 2019 08:37
Jakarta: Ekspor produk kertas yang tidak dilapisi atau uncoated paper asal Indonesia bisa kembali dilakukan ke Korea Selatan (Korsel). Kelancaran arus barang bisa dilakukan lantaran telah dinyatakan terbebas dari Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD).
 
Hal ini diumumkan Otoritas Korea Trade Commission (KTC) berdasarkan hasil penyelidikan atas produk tersebut asal Indonesia, Tiongkok, dan Brasil yang menunjukkan tidak terjadi kerugian material terhadap industri domestik Korea Selatan akibat dumping impor produk kertas.
 
"Penyelidikan anti-dumping telah dimulai sejak Oktober 2018 lalu. Produk kertas yang menjadi objek penyelidikan Otoritas Korea yaitu kertas tidak dilapisi dengan berat 60—150 gram per 1 meter persegi, termasuk kertas ukuran A3, A4, B4, dan B5," ujar Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan melalui keterangan resmi, Selasa, 23 Juli 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam laporan hasil penyelidikan yang dikeluarkan KTC pada Februari lalu, direkomendasikan pengenaan BMADS terhadap importasi kertas asal Indonesia sebesar sekitar 3—7 persen; dan tidak terjadi kerugian/injury terhadap industri kertas domestik pihak pengaju pemohon penyelidikan.
 
Menanggapi hasil penyelidikan KTC tersebut, Kementerian Ekonomi dan Keuangan Korea Selatan kemudian memutuskan menghentikan penyelidikan anti-dumping dan tidak menerapkan BMADS.
 
Oke menjelaskan, WTO Anti-Dumping Agreement mengatur bahwa suatu negara diperbolehkan menerapkan bea masuk tambahan kepada produk-produk impor apabila dalam penyelidikan anti-dumping ditemukan adanya importasi yang mengandung dumping. Tindakan tersebut kemudian dianggap menyebabkan kerugian material bagi industri dalam negeri.
 
“Secara garis besar terdapat tiga komponen yang harus dipenuhi pihak otoritas, yaitu adanya dumping, kerugian material, serta ada hubungan sebab akibat di antara keduanya. Dalam kasus ini, tidak satu pun komponen-komponen tersebut ditemukan dalam penyelidikan,” papar Oke.
 
Direktur Pengamanan Perdagangan Pradnyawati menambahkan hasil positif keputusan pembebasan BMAD pada produk kertas Indonesia tidak terlepas dari peran aktif Pemerintah Indonesia bersama dengan produsen/eksportir selama proses penyelidikan. Sejak awal, pemerintah telah mendaftarkan diri sebagai interested party dan menyampaikan sanggahan tertulis.
 
"Pemerintah juga melakukan pendampingan kepada perusahaan Indonesia yang diselidiki saat KTC melakukan verifikasi on-the-spot. Selain itu, pemerintah menyampaikan pernyataan lisan pada pelaksanaan dengar pendapat yang diadakan pihak KTC,” kata Pradnyawati.
 
Data statistik BPS menunjukkan nilai ekspor Indonesia ke Korea Selatan untuk produk kertas yang diselidiki tercatat sebesar USD63,8 juta pada 2018. Nilai tersebut meningkat 131,53 persen dibandingkan dengan di 2017 yang mencapai USD27,6 juta.
 
Adapun kinerja ekspor produk kertas dimaksud pada 2019 cukup terpengaruh akibat penyelidikan anti-dumping ini. Selama periode Januari–Mei 2019, Indonesia membukukan nilai ekspor sebesar USD22,9 juta atau turun 8,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai USD 25 juta.
 
Sementara itu, total perdagangan Indonesia-Korea Selatan pada 2018 sebesar USD18,6 miliar. Nilai ini meningkat dibandingkan dengan total perdagangan pada 2017 yang tercatat USD16,3 miliar. Total perdagangan kedua negara pada periode Januari—Mei 2019 telah mencapai USD6,9 miliar.
 
Komoditas ekspor utama Indonesia ke Korea Selatan pada 2018 adalah batu bara, gas, tembaga, minyak mentah, dan kayu lapis. Sedangkan, Indonesia mengimpor minyak (tidak termasuk minyak mentah), sirkuit terpadu elektronik, karet sintetis, produk besi/baja, dan kain.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif