Ilustrasi. (FOTO: MI/Panca Syurkani)
Ilustrasi. (FOTO: MI/Panca Syurkani)

Kemenhub Putuskan Diskon Tarif Ojek Online Sebatas Imbauan

Ekonomi kementerian perhubungan ojek online
Ilham wibowo • 05 Juli 2019 14:10
Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan untuk tidak melarang diskon atau promo tarif perjalanan baik Go-Jek maupun Grab. Kedua aplikator ojek transportasi daring (online) tersebut hanya bakal diawasi dari sisi pelanggaran persaingan usaha.
 
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, mengatakan pihaknya sudah membuat surat edaran pada aplikator ihwal penerapan tarif promo pada biaya jasa. Surat tersebut sekaligus menjawab polemik potensi terjadinya dugaan praktik jual rugi (predatory pricing).
 
"Surat ini sifatnya bukan pelarangan dan kami tidak melarang kedua aplikator tersebut untuk melakukan diskon atau promo," kata Budi ditemui di Gedung Karsa, Kantor Pusat Kemenhub Jakarta, Jumat, 5 Juli 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Budi menegaskan pihaknya telah melakukan kajian mendalam dengan kementerian dan lembaga terkait termasuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Tim Kemenhub juga telah melakukan survei langsung kepada masyarakat sebagai pengguna jasa ojek online.
 
"Kami sudah rapat koordinasi yang intens dengan beberapa kementerian lembaga atau badan terkait pengawasan tarif terutama KPPU. Jadi kesimpulannya diskon atau tarif tidak dilarang, silakan boleh dilakukan," ungkapnya.
 
Namun demikian, lanjut Budi, seluruh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 348 wajib menjadi perhatian. Regulasi menyangkut tarif batas atas (TBA), tarif batas bawah (TBB), dan biaya jasa minimal sebagai batasan promo yang diberikan aplikator.
 
"Harapan kami dua aplikator tidak menerapkan diskon atau tarif di bawah TBB, Jadi silakan memainkan diskon tapi tidak boleh di bawah TBB," paparnya.
 
Budi menambahkan pihaknya juga telah meminta pendapat ahli terkait masalah potensi persaingan usaha pada tarif promo tersebut. Tindakan tegas bakal diberikan bagi pelanggar yang menyalahi regulasi yang ditetapkan.
 
"Kami mengharapkan aplikator ini dalam rangka penerapan diskon tidak panjang dan tidak lama, emudian juha dalam penerapannya mungkin barangkali hanya ada batasan waktu tertentu," tuturnya.
 
Adapun biaya jasa batas atas, biaya jasa batas bawah, dan biaya jasa minimal merupakan biaya jasa yang sudah mendapatkan potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi. Sementara biaya jasa minimal, menurut Kepmenhub ini, merupakan biaya jasa minimal yang harus dibayarkan oleh penumpang untuk jarak tempuh paling jauh 4 kilometer.
 
Dalam Kepmenhub ini, besaran biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, biaya jasa minimal, ditetapkan berdasarkan sistem zonasi, yaitu zona I meliputi wilayah Sumatera dan sekitarnya, Jawa dan sekitarnya (tidak termasuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), dan Bali.
 
Kemudian zona II meliputi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Lalu zona III meliputi wilayah Kalimantan dan sekitarnya, Sulawesi dan sekitarnya, Kepulauan Nusa Tenggara dan sekitarnya, Kepulauan Maluku dan sekitarnya, serta Papua dan sekitarnya.
 
Masih berdasarkan Kepmenhub ini, perusahaan aplikasi diwajibkan menerapkan besaran biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, dan biaya jasa minimal berdasarkan sistem zonasi sebagaimana ditentukan di atas. Sementara biaya tidak langsung berupa sewa penggunaan aplikasi dari perusahaan aplikasi ditentukan paling tinggi 20 persen.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif