Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Foto: Antara/Nova Wahyudi
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Foto: Antara/Nova Wahyudi

Airlangga Klaim Serikat Buruh Setuju UU Cipta Lapangan Kerja

Ekonomi Omnibus Law Airlangga Hartato
Desi Angriani • 15 Januari 2020 18:55
Jakarta: Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim serikat buruh sudah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. RUU tersebut menjadi polemik lantaran menganulir salah satunya UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 
"Pada prinsipnya hampir seluruh konfederasi menerima omnibus law ini," kata Airlangga di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020.
 
Ia menjelaskan seluruh pimpinan serikat buruh di Indonesia sudah dilibatkan sebagai mitra dialog. Dengan begitu berbagai aspirasi mengenai upah minimum, outsourcing, pekerja asing, uang pesangon, jam kerja, dan sanksi dapat didiskusikan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dan sudah melakukan pembicaraan mungkin empat-lima kali. Dan ini dialog berjalan terus. Dan mereka menghendaki agar dilibatkan sebagai mitra dialog," tuturnya.
 
Ratusan orang dari berbagai serikat buruh sebelumnya mendatangi DPR RI, Senayan, Jakarta. Mereka adalah KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia), Sindikasi (Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi), KPBI (Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia), dan sembilan serikat lain.
 
Serikat ini tergabung dalam aliansi bernama Gerakan Buruh untuk Rakyat (Gebrak). Mereka berdemonstrasi menolak RUU Cipta Lapangan Kerja karena menganggap peraturan ini hanya akan merugikan pekerja manufaktur atau non manufaktur.
 
RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mengamandemen 82 Undang-undang dan 1.194 pasal. Substansinya mencakup 11 klaster yakni Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi.
 
Namun, naskah akademik RUU Cipta Lapangan Kerja tersebut terkendala sejumlah poin ketenagakerjaan mengenai upah minimum, outsourcing, pekerja asing, uang pesangon, jam kerja, dan sanksi.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif