Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih. Medcom/Cindy.
Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih. Medcom/Cindy.

Ombudsman Minta Penjelasan OJK Terkait Pengawasan Jiwasraya

Ekonomi Jiwasraya
Kautsar Widya Prabowo • 18 Januari 2020 15:33
Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menduga minimnya pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangann(OJK) menyebabkan praktik korupsi tumbuh di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). OJK diminta menjelaskan secara rinci pengawasan yang dilakukan hingga negara harus merugi Rp13,7 triliun.
 
"Kita boleh kecewa dengan OJK, tetapi kita harus bisa jaga marwahnya ya. Jangan sampai OJK kita lemah nanti makin hancur," ujar Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih dalam diskusi Polemik bertajuk Jiwasraya dan Prospek Asuransi di Ibis Tamarin, Jakarta, Sabtu, 18 Januari 2020.
 
Ia menjelaskan buruknya tata kelola struktur organisasi Jiwasraya menjadi salah satu contoh OJK tidak melakukan fungsi pengawasan secara serius. Perusahaan asuransi plat merah itu tidak memiliki direktur kepatuhan hingga jumlah komisaris yang tidak memenuhi jumlah ideal.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ironisnya aturan tersebut secara jelas diatur dalam pasal 7 dan 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tahun 2016.Perusahaan diwajibkan memiliki direktur kepatuhan hingga dilarang adanya rangkap jabatan.
 
"Perusahaan asuransi itu, diatur sangat ketat karena dia tempat mnitipkan uang publik seperti bank. Itu bukan uang direktur, bukan pemegang saham, jadi jangan seenaknya gitu ya," tegasnya.
 
Ombudsman dalam waktu dekat akan memanggil OJK untuk mengetahui akar permasalahan sisi pengawasan. "Tata kelola buruk, memungkinkan orang punya motif bermain disitu," pungkasnya.
 

 

(DMR)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif