Ilustrasi. (FOTO: Medcom.id)
Ilustrasi. (FOTO: Medcom.id)

Kemendag Tindaklanjuti Dugaan Praktik Kecurangan SPBU

Ekonomi kementerian perdagangan
Ilham wibowo • 21 Juni 2019 00:22
Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan memastikan telah mengecek pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Pantai Utara (Pantura). Hal ini menindaklanjuti dugaan kecurangan yang ditemukan jelang arus mudik Lebaran 15 Mei-23 Mei 2019.
 
"Berdasarkan hasil pengawasan, petugas dari Direktorat Metrologi menemukan tiga SPBU yang berlokasi di Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Bekasi yang diduga melakukan tindak pidana di bidang metrologi legal," ujar Direktur Jenderal PKTN Veri Anggriono melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 20 Juni 2019.
 
Berdasarkan hasil pengawasan, lanjut Veri, telah ditemukan adanya alat tambahan pada pompa ukur BBM berupa rangkaian elektronik di salah satu SPBU di Kabupaten Indramayu. Setelah dilakukan pengujian, hasilnya berada di dalam batas kesalahan yang diizinkan (BKD) yaitu sekitar 0,5 persen.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Untuk SPBU yang tertangkap tangan menggunakan alat tambahan tersebut patut diduga melanggar Pasal 32 ayat (1) jo., Pasal 25 huruf b jo., dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
 
Sementara itu, pada dua SPBU lainnya yang berada di Kabupaten Subang dan Kabupaten Bekasi memang tidak ditemukan adanya alat tambahan. Namun, setelah dilakukan pengujian terhadap pompa ukur BBM di SPBU tersebut, hasilnya berada di luar BKD. Untuk SPBU yang takaran pompa ukur BBM-nya di luar BKD sekitar 0,5 persen.
 
Masing-masing pelaku yang terlibat patut diduga telah melanggar Pasal 32 ayat (1) jo., Pasal 25 huruf e jo., serta Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
 
Veri mengingatkan kembali kepada para pemilik SPBU untuk tidak merusak segel yang telah dibubuhkan di pompa ukur BBM. Masyarakat perlu mendapat jaminan mendapatkan takaran produk yang sesuai.
 
"Sebagai bahan kebutuhan pokok, ketersediaan BBM berpengaruh terhadap kestabilan dan keamananperekonomian di dalam negeri. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga ketersediaan, distribusi, dan jaminan kebenaran hasil pengukurannya bagi masyarakat," ungkapnya.
 
Pengawasan metrologi legal merupakan bagian dari penegakan hukum. Beri mengatakan pihaknya akan terus membina untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan, serta diwajibkan menyidik tindak pidana yang ditentukan dalam regulasi.
 
"Petugas menyegel pompa ukur bahan bakar minyak di SPBU yang bermasalah itu," tuturnya.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif