BUMN Dilarang Incar Proyek di Bawah Rp100 Miliar

Desi Angriani 28 Mei 2018 19:12 WIB
bumninfrastruktur
BUMN Dilarang Incar Proyek di Bawah Rp100 Miliar
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono MI/Panca.
Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono segera mengedarkan surat larangan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar tidak menggarap proyek infrastruktur dengan nilai di bawah Rp100 miliar.

Surat edaran tersebut merupakan permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla seusai menerima Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) di kantornya. "Ya, ini mau saya bikin dalam bentuk edaran," ujar Basuki seusai dipanggil JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin 28 Mei 2018.

Basuki mengungkapkan selama ini proyek pembangunan jalan yang bernilai di bawah Rp100 miliar tidak pernah dikerjakan BUMN.  Hanya saja anjuran tersebut belum ditulis dalam bentuk surat edaran.

"Sudah sebetulnya, cuma ini mungkin mereka minta tertulis. Di Bina Marga itu sudah dominan swasta,” ungkapnya.

Sebelumnya Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) meminta pemerintah menaikkan batas nilai proyek yang boleh digarap usaha besar dinaikkan dari Rp50 miliar menjadi Rp100 miliar. Cara ini dianggap ampuh dalam mendorong peran swasta di daerah untuk menggarap proyek infrastruktur.

“Kami menyampaikan kepada Pak Wapres bahwa limit proyek yang dari Rp50 miliar untuk kelas menengah, akan dinaikkan batasannya menjadi Rp100 miliar. Itu akan disampaikan Pak Wapres kepada Menteri PUPR,” kata Sekretaris Jenderal Andi Rukman Karumpa seusai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla.

 



(SAW)