Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. (FOTO: Medcom.id/Husen Miftahudin)
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. (FOTO: Medcom.id/Husen Miftahudin)

Upah Tak Dibayar, Aduan Terbanyak dari Pekerja Migran

Ekonomi kemenaker
Nia Deviyana • 27 Desember 2018 14:49
Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengungkapkan masih banyak pekerja migran Indonesia yang mengeluh gajinya tidak dibayarkan. Kendati jumlahnya terus menurun dari tahun ke tahun, aduan terkait masalah ini masih jadi yang tertinggi.
 
"Kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, jumlah (aduan) menurun. Saat ini di bawah tiga persen dari jumlah TKI kita yang sembilan jutaan. Tapi kasus tidak dibayar ini masih jadi aduan terbanyak," ujar Hanif saat ditemui di Gedung Kemenaker, Jakarta, Kamis, 27 Desember 2018.
 
Hanif berharap perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia ke depan bisa semakin optimal, terutama setelah diluncurkannya Sistem Informasi Pekerja Migran Indonesia (Sipmi). Platform komunitas berbasis digital ini, jelas Hanif, menyediakan informasi terkait regulasi, tata cara, proses migrasi ke luar negeri, dan keadaan negara tujuan migrasi.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, platform ini juga dilengkapi panic button atau tombol panik, yang bisa digunakan untuk meminta pertolongan.
 
"Jadi saat seseorang mendapatkan masalah, misalnya kekerasan atau yang lain, dia bisa menekan panic button diaplikasi, sehingga terkirim notifikasi pada komunitas pekerja migran Indonesia di sekitarnya. Karena pemerintah juga bisa memonitor sistem itu, maka pemerintah otomatis akan tahu. Dengan adanya ini diharapkan bisa mempercepat informasi yang ada di lapangan," paparnya.
 
Setiap tahunnya, jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri selalu bertambah. Berdasarkan data Bank Dunia, pekerja legal yang tercatat pada Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 2016 sebanyak 216.258, meningkat sebanyak 243.160 dari 2017. Begitu juga hingga November 2018, jumlahnya mencapai 248.723.
 
Selain gaji tidak dibayarkan, masalah lain yang masih menjadi pekerjaan rumah Kemenaker antara lain pekerja mendapat perlakuan tidak layak dari majikan dan kekerasan.
 

 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif