NEWSTICKER
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo.

UKM dan Koperasi Bakal Dipastikan Sehat Sebelum IPO

Ekonomi ukm kementerian koperasi dan ukm koperasi
Ilham wibowo • 08 Januari 2020 18:51
Jakarta: Kelompok perusahaan rintisan atau usaha kecil menengah (UKM) dan Koperasi bakal terus didorong untuk mendapatkan alternatif pendanaan melalui pasar modal. Langkah inventarisasi bakal dilakukan sebelum memulai penawaran saham perdana atau IPO.
 
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan alternatif pendanaan non-bank saat ini jadi fokus Pemerintah dalam upaya menaikkan level UKM dan Koperasi di Tanah Air. Terlebih saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan regulasi khusus untuk bisa berada di papan akselerasi Bursa Efek Indonesia (BEI).
 
"Go public akan kami dorong, regulasi sudah ada dan sekarang sudah ada satu dua Koperasi dan UKM yang masuk IPO," kata Teten di Gedung Smesco Indonesia, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Januari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Teten, pengembanagan UKM dan Koperasi perlu menuju kepada model bisnis yang kuat. Saat ini program yang digulirkan terhadap perusahaan rintisan mulai dari pendampingan, akselerasi dan komersialisasi.
 
"Skala prioritas bisnis kalau sudah sehat kan siap go public, kami dampingi supaya tidak masuk ke bursa tapi mencoreng UKM dan Koperasi," ungkapnya.
 
Dalam waktu dekat, Teten bakal menyiapkan daftar peringkat perusahaan yang bisa menjadi referensi OJK agar UKM dan Koperasi bisa lebih mudah menembus pasar modal. Pemanfaatan dana dari investor perlu dipastikan bisa memberikan jaminan pengembalian modal yang baik dan berkelanjutan.
 
"Kami bantu OJK dengan membuat peringkat koperasi yang kategori sehat dan tidak sehat serta kurang sehat. Harus berani begitu supaya ada pembinaan, setelah itu kita rekomendasikan karena yang meloloskan perusahaan IPO kan OJK," tuturnya.
 
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Djustini Septiana mengatakan pihaknya optimistis perusahaan rintisan yang saat ini masuk dalam pencatatan di papan pengembangan dan akselerasi bisa pindah ke papan utama BEI. Hal ini seiring dengan fokus Pemerintah di sektor UKM dan kemudahan mendapatkan pendanaan di pasar modal.
 
"Seiring program prioritas Pemerintah mendorong pemberdayaan UKM, OJK juga turut mendorong pengembangan UKM untuk akses pasar modal," kata Djustini.
 
Menurutnya, dorongan tersebut telah diperkuat dengan kehadiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Perusahaan Tercatat Dengan Aset Skala Kecil Atau Perusahaan Tercatat Dengan Aset Skala Menengah dan belum dapat memenuhi persyaratan di Papan Pengembangan.
 
Peraturan tersebut mengatur tentang klasifikasi perusahaan aset skala kecil dan menengah, termasuk batasan pendanaan modal perusahaan. Perusahaan dengan aset skala kecil adalah yang memiliki aset tidak lebih dari Rp50 miliar, sedangkan perusahaan skala menengah memiliki aset lebih dari Rp50 miliar sampai dengan Rp250 miliar.
 
"OJK juga akan koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif khususnya pemetaan perusahan ekonomi apa aja yang bisa didorong dan difasilitasi ke pasar modal," paparnya.
 
Dalam waktu dekat, OJK juga bakal menerbitkan regulasi baru yang khusus untuk UKM dalam mengelola pendanaan hingga pelaporan berkala. Upaya ini dinilai akan merelaksasi emiten dengan aset kecil dan menengah dalam memenuhi kewajiban di pasar modal yang saat ini masih sama dengan emiten besar.
 
"Terkait keterbukaan informasi, pelaporan maupun pemenuhan tata kelola perusahaan yang saat ini baru difasilitasi adalah pintu masuk untuk UKM, tapi kewajibannya masih setara dengan perusahaan-perusahaan besar dan rasanya tidak adil bagi perushaan kecil," ungkapnya.
 
Beragam kemudahan telah disiapkan untuk bisa diimplementasikan dalam menaikkan level UKM dalam waktu dekat. Selain itu, aturan baru juga bakal memberikan jaminan perlindungan yang sama kepada para investor.
 
"Jadi sekarang kita dalam proses secepat mungkin untuk membuat aturan sendiri untuk UKM sehingga syaratnya lebih ringan dibandingkan syarat emiten besar dan profesional mudah-mudahan dalam waktu dekat selesai," ujarnya.
 
Tak hanya melalui papan akselerasi, fasilitas urun dana atau equity crowdfunding juga bisa dimanfaatkan sebagai alternatif bagi para pelaku UKM sebagai perusahaan rintisan mendapatkan modal maksimal Rp10 miliar. Para pelaku usaha dapat menggalang dana tanpa terbebani kewajiban pembayaran bunga dan pokok investasi serta tidak wajib memberikan agunan untuk pendanaan.
 
"Sehingga syaratnya ringan, pelaku usaha hanya perlu menawarkan bagian saham dari perusahaan sebagai kompensasi atas investasi yang diberikan," pungkasnya.
 

(AHL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif