Menteri BUMN RIni Soemarno. Foto: dok MI/Panca Syurkani.
Menteri BUMN RIni Soemarno. Foto: dok MI/Panca Syurkani.

BUMN di Bawah Menteri Rini, dari Sinergi Hingga Korupsi

Ekonomi kementerian bumn
Suci Sedya Utami • 19 Oktober 2019 00:01
Jakarta: Berakhirnya sisa usia Kabinet Kerja, menandakan usia Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah kendali Rini Soemarno sebagai menteri sudah genap lima tahun.
 
Kendati belum tahu apakah jabatan Rini di kementerian bergengsi tersebut nantinya akan berlanjut atau tidak, namun banyak rapor 'merah putih' yang mewarnai BUMN di bawah kepemimpinan Rini dan perlu dievaluasi.
 
Ekonom Indef Abra Talattov mengatakan untuk catatan putih atau positifnya yakni dengan holding. Menurut dia, holding atau penggabungan anak usaha bisa dilihat semangat Rini dalam mensinergikan BUMN menjadi satu dengan tujuan menjadi besar.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hal tersebut pun dipandang sebagai sebuah capaian sukses yang telah dilakukan BUMN. Tiada yang salah dengan sinergi dan holding karena akan menciptakan efisiensi dan nilai tambah dalam menjalankan pengelolaan serta pengawasan terhadap BUMN.
 
Hanya saja, Abra menggarisbawahi, sinergi dan holding terkesan terburu-buru dan dipaksakan. Dia memberikan contoh Garuda Indonesia yang ditugaskan untuk membantu Merpati Airlines yang pailit. Padahal kondisi keuangan Garuda pun sejatinya sedang tidak sehat.
 
Kemudian kebijakan BBM satu harga yang dianggap positif bagi masyarakat namun di sisi lain memberikan tekanan bagi BUMN yang ditugaskan, yakni Pertamina. Pertamina dipaksa menjual Premium dengan harga sama tanpa mendapatkan kompensasi subsidi. Abra bilang, jika Pertamina bisa jujur maka risiko keuangannya tentu sangat besar.
 
Holding dilakukan secara sepihak oleh Kementerian BUMN tanpa melibatkan legislatif. Selain itu, holding juga belum memiliki payung hukum setingkat undang-undang yang kuat sehingga dikhawatirkan apabila setelah bertahun-tahun holding berdiri dan pada satu masa bermasalah karena tak punya kekuatan hukum kuat maka ujung-ujungnya dibubarkan.
 
Intervensi Menteri BUMN pada bisnis anak usahanya sudah melebihi batas dan berlebihan. Kendati perusahaan-perusahaan pelat merah dominasi sahamnya merupakan milik pemerintah, namun yang berhak masuk lebih jauh ke bisnis yakni melalui direksi atau komisaris.
 
"Kalau konsepnya jelas saya kira holding itu bagus untuk jangka panjang. Tapi karena dibuatnya terlalu terburu-buru jadi kesannya BUMN-nya enggak siap. Saya malah khawatir nantinya mengeluarkan penyakit. Jadi BUMN yang lagi sakit diajak bergabung, bukan jadi sembuh tapi penyakitnya menular ke BUMN lainnya," kata Abra pada Medcom.id, Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2019.
 
Kemudian rapor merahnya menurut Abra, keuangan BUMN dibelenggu oleh risiko yang amat tinggi. Merujuk riset yang dilakukan Moody's, BUMN Indonesia merupakan salah satu perusahaan negara di Asia yang memiliki risiko ketidakpastian yang cukup tinggi lantaran terbelenggu utang.
 
Rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio/DER) bahkan ada yang mencapai tiga kali lipat atau 300 persen. Sementara, kemampuan membayar utang kecil terutama BUMN karya yang pada semester pertama tahun ini pendapatannya menurun dibandingkan pendapatan di tahun lalu.
 
Padahal, meski BUMN karya ini menjadi salah satu penggerak pembangunan infrastruktur, namun di sisi lain risikonya juga meningkat. Peningkatan risiko ini yang perlu diwaspadai dan harusnya menjadi perhatian Menteri BUMN.
 
Kemudian selama ini banyak keluhan swasta yang menganggap dominasi BUMN di berbagai proyek terlalu besar sehingga swasta tidak dapat kesempatan untuk masuk. Padahal pemerintah menginginkan dan mendorong agar swasta juga masuk dalam berbagai proyek. Harusnya, ucap Abra, BUMN bisa bersinergi dengan swasta.
 
"Sebetulnya pembayar pajak terbesar kita adalah swasta. Kalau lapaknya tergusur mereka akan makin sulit mendapatkan keuntungan untuk menciptakan lapangan kerja dan membayar pajak. Jadi memang Kementerian BUMN tidak berhasil menjalin sinergi dengan swasta karena egonya terlalu tinggi," tutur Abra.
 
Lalu terputusnya komunikasi antara menteri dengan parlemen selama bertahun-tahun dan tidak diizinkan untuk datang dalam rapat kerja bersama komisi terkait sehingga dampaknya akan menghambat kinerja bisnis BUMN.
 
Catatan kelam lainnya yang dianggap parah yakni praktek atau skandal korupsi BUMN yang tidak bisa dianggap ringan. Banyak direksi BUMN yang terciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu yang berdekatan.
 
Para pesakitan tersebut di antaranyaDirektur Keuangan Angkasa Pura II Andra Y Agussalam diringkus KPK karena melakukan transkasi suap sebesar 96.700 dolar Singapura.
 
Uang itu diduga sebagai uang terima kasih karena Andra selaku petinggi di Angkasa Pura menunjuk PT INTI untuk menggarap proyek pengadaan baggage handling system senilai Rp 86 miliar.
 
Kemudian ada juga Direktur Utama PLN Sofyan Basir yang tersangkut kasus suap dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang I di Riau. Lalu Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Richard Joost Lino atau yang akrab dipanggil RJ Lino itu menjadi tersangka KPK sejak 5 Februari 2016. RJ Lino menjadi tersangka karena dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan Quay Container Crane (QCC).
 
Selain itu KPK juga menetapkan Direktur Produksi dan Riset Tekhnologi PT Krakatau Steel (KS) Wisnu Kuncoro sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel (Persero). Serta masih ada beberapa BUMN lainnya yang juga bermasalah dengan praktik rasuah.
 
Kasus-kasus tertentu, kata Abra, menjadi preseden buruk terkait tata kelola dan manajemen BUMN masih dinodai oleh praktik buruk para petingginya. Hal ini juga dipandang tidak terlepas dari proses seleksi dalam penunjukkan direksi yang tidak transparan.
 
Apalagi, lanjut Abra, seringkali ketika ada kasus korupsi, penyataan yang keluar dari Kementerian BUMN cenderung terdengar bahwa hal tersebut merupakan akibat serta tanggung jawab masing-masing BUMN. Sehingga seakan-akan Kementerian BUMN lepas tangan dan tidak bertanggung jawab sebagai pengawas anak usaha.
 
"Fungsi pengawasan dan pembinaannya enggak efektif, enggak berjalan maksimal itu tercermin dari kasus korupsi yang masif," ujar dia.
 
Lebih jauh Abra menambah saat ini menjadi momentum bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo di masa kedua apabila ingin membenahi kinerja BUMN maka harus mengganti sosok menteri yang mengisi jabatan tersebut. Apalagi menteri saat ini dipandang Abra merupakan sosok yang penuh kontroversi.
 
"Kita butuh sosok yang baru, yang memiliki kemampuan komunikasi dan juga diterima oleh seluruh stakeholder baik di pemerintah maupun di parlemen dan pasar. Kemudian sosok itu punya pekerjaan rumah bagaimana memitigasi risiko keuangan BUMN," jelas Abra.
 

(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif