Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Foto : MI/RAMDANI.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Foto : MI/RAMDANI.

Erick Thohir Bisa Hapus BUMN

Ekonomi bumn
Annisa ayu artanti • 02 Desember 2019 20:47
Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membuka kemungkinan untuk menghapus perusahaan pelat merah yang ada saat ini. Khususnya kepada perusahaan-perusahaan yang tidak berkontribusi kepada negara.
 
Kemungkinan tersebut akan terealisasi jika revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilakukan.
 
Erick mengatakan saat ini jumlah perusahaan BUMN beserta anak dan cucu usaha terlalu banyak sementara yang berkontribusi bagi negara hanya sebagian. Hal itu yang mendasari penghapusan perusahaan BUMN.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ya bisa saja (pengurangan jumlah BUMN). Saya rasa dengan jumlah BUMN 142 dan anak cucunya saya rasa lebih baik mana? Kan tadi juga sudah saya sampaikan dari Rp210 triliun keuntungan 70 persen hanya 15 perusahaan," kata Erick di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.
 
Melalui revisi beleid tersebut, wewenang Kementerian BUMN terhadap perusahaan BUMN akan dipertebal. Termasuk wewenang untuk melakukan opsi menggabungkan atau me-merger dan menutup perusahaan pelat merah yang selama ini tidak bisa dilakukan.
 
"Kami juga mengharapkan PP Nomor 41 Tahun 2003 peran kerja dari pada BUMN bisa lebih dilebarkan. Artinya kita punya hak menutup atau memerger," ungkap dia.
 
Dalam waktu dekat, rancangan mengenai revisi aturan itu akan segera dipresentasikan kepada Presiden Joko Widodo. Meski demikian, sesuai PP Nomor 41 Tahun 2003, Erick tak ingin kementeriannya mengambil alih wewenang Kementerian Keuangan.
 
"Tapi penting nanti kita duduk dengan Menteri Keuangan (Sir Mulyani) nanti di ratas bersama presiden bisa bicarakan solusi," tukas dia.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif