Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Foto : MI.
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Foto : MI.

Perpres Badan Otorita Ibu Kota Baru Rampung

Ekonomi pemindahan ibukota
Desi Angriani • 15 Januari 2020 21:33
Jakarta: Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembentukan Badan Otorita Ibu Kota sudah rampung. Perpres tersebut tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo.
 
"Perpres sudah selesai. Sebentar lagi kita launch," kata Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020.
 
Ia menjelaskan lembaga baru tersebut akan setingkat kementerian atau menyerupai badan rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh. Badan Otorita ini memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mempersiapkan pemindahan ibu kota negara ke sebagian Paser Penajam Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun, fungsinya akan berakhir setelah pemerintahan baru terbentuk di provinsi tersebut. "Badan otoritasnya setingkat kementerian dan akan berakhir begitu terbentuknya pemerintahan di provinsi tersebut," terangnya.
 
Meski Perpres tinggal diterbitkan, pemerintah belum memutuskan sosok atau pengurus yang akan mengisi Badan Otorita Ibu Kota. Mereka akan dipilih dari berbagai kementerian/lembaga.
 
"Orang-orangnya, kepalanya, itu nanti dulu. Yang pasti Badan Otorita Ibu Kota bisa diisi oleh sumber daya manusia dari berbagai kementerian dan lembaga terkait," pungkas dia.
 
Luas lahan pembangunan provinsi baru ibu kota mencapai 256 ribu hektare (ha) dengan total wilayah keseluruhan 410 ribu ha. Di dalamnya terdapat pusat pemerintahan seluas 56 ribu ha dan area terbatas seluas 5.600 ha.
 
Area ini akan dipimpin oleh seorang manajer kota. Sementara ibu kota baru yang merupakan hasil pemekaran Provinsi Kalimantan Timur ini diatur oleh Kepala Badan Otorita.
 
Berdasarkan data Bappenas, proses pembangunan ibu kota baru ini akan membutuhkan dana Rp466 triliun. Dari jumlah itu, porsi APBN mencapai Rp89,4 triliun atau sebesar 19,2 persen. Sisanya, mengandalkan KPBU sebesar Rp253,4 triliun atau 54,5 persen, swasta termasuk BUMN sebesar Rp123,2 triliun atau 26,4 persen.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif