Kementerian PUPR Fokus Selesaikan Proyek di 2019
Presiden Jokowi (kedua kiri) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kanan), Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan) dan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo meninjau gerbang tol Bakauheni Selatan, Lampung. Foto: MI/Susanto.
Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan tidak akan ada proyek infrastruktur baru pada 2019. Kementerian PUPR fokus menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur yang sudah berjalan.

"Kami di PUPR lebih fokus pada menyelesaikan program. Jadi tidak ada proyek baru, kecuali bendungan," kata Basuki seperti dilansir Antara, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.

Di tahun depan Basuki punya target penyelesaian proyek-proyek infrastruktur. Proyek itu seperti Jalan Tol Trans Papua, Manado-Bitung, Balikpapan-Samarinda, serta Trans Sumatra. 

Baca juga: 2019, Jokowi Upayakan Anggaran Infrastruktur Capai Rp420,5 Triliun

Sementara untuk Jalan Tol Trans Jawa, ditargetkan selesai pada akhir 2018. Namun, pembangunan 48 bendungan pada 2019 akan terus berjalan.

"Pada 2019 ada 48 bendungan yang dikerjakan, kemudian menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang harus selesai pada 2019 seperti Papua, kemudian Manado-Bitung, Balikpapan-Samarinda, dan meneruskan yang Trans Sumatra," terang Basuki.

Dalam Pidato Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun 2019, Presiden Joko Widodo menegaskan di tahun depan pemerintah akan terus melanjutkan penyelesaian target pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pembangunan di daerah.

Proyek itu akan menggunakan dana APBN sebagai katalis. Pemerintah berencana membangun 667 kilometer ruas jalan nasional baru, 905 kilometer jalan tol, 48 unit bendungan, dan 162 ribu hektare jaringan irigasi.

Baca juga: Pembangunan Infrastruktur untuk Ekonomi Berkelanjutan

Sejak 2015 hingga sekarang, pemerintah telah membangun jalan, rekonstruksi, serta pelebaran jalan nasional sepanjang 12.783 kilometer dan 11 bandara baru. Sementara dari 2016 sampai 2017, sudah dibangun sekitar 369 kilometer spoor rel kereta. 
Sebagai terobosan percepatan pembangunan infrastruktur di Tanah Air dilakukan melalui skema pembiayaan pembangunan infrastruktur di luar APBN dengan melibatkan pihak swasta.

"Namun, dalam situasi global yang bergejolak, pemerintah akan berhati-hati menjaga pembiayaan infrastruktur agar risiko tetap terjaga dan berkelanjutan," kata Presiden Jokowi.





(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id